Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Kerja hingga Malam, MK Sediakan Kamar Tidur

Kompas.com - 20/08/2014, 15:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi setidaknya menyita waktu para hakim konstitusi. Tak jarang sebagian di antara mereka terpaksa harus menginap di Gedung MK untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap berkas maupun keterangan saksi.

Begitu pula saat ini. Ketika seluruh tahapan pemeriksaan saksi selesai, sembilan penjaga konstitusi itu masih memiliki "pekerjaan rumah".

Mereka harus menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengambil keputusan, apakah gugatan sengketa Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dikabulkan atau tidak.

Menurut Sekjen MK Janedri M Gaffar, para hakim menargetkan untuk merampungkan pembahasan pada Rabu (20/8/2014) malam. Namun, tidak menutup kemungkinan pembahasan akan terus dilakukan hingga Kamis besok.

Menurut Janedri, para hakim konstitusi menginap bukanlah hal yang istimewa. MK membuat kamar khusus bagi para hakim untuk istirahat. Kamar itu berada di dalam ruang kerja para hakim.

"Tempat istirahat, ya ada, daripada menginap di hotel. Sederhana saja," kata Janedri saat berbincang dengan wartawan di Gedung MK, Rabu.

Janedri menjelaskan, kamar yang digunakan oleh para hakim relatif sederhana. Di kamar itu hanya terdapat kasur dan bantal agar para hakim dapat beristirahat sejenak untuk melepas penat.

"Karena hakim perlu istirahat, kan kelelahan. Bahkan, kalau sidang sampai malam, hakim tidak pulang dan menginap di MK," ucapnya.

Meski disebut kamar khusus untuk hakim, bukan berarti anggota keluarga para hakim tak boleh memanfaatkan fasilitas kamar tersebut. Janedri mengatakan, MK memberikan keleluasaan bagi para hakim untuk mengajak keluarganya menginap di kamar itu.

Meski demikian, hingga kini belum ada satu pun hakim yang pernah mengajak anggota keluarganya untuk menginap di kamar itu.

"Selama ini sih tidak ada. Bukan tidak boleh, ya. Kenyataannya tidak ada (keluarga) yang nginap di kantor ini," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com