Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta Minta DKPP Jangan Hanya Cari Selamat

Kompas.com - 18/08/2014, 18:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto, meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera memutus kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Presiden 2014. Ia menilai, DKPP seharusnya bisa lebih dulu menjatuhkan putusan dibandingkan Mahkamah Konstitusi yang menangani gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kasus yang ditangani DKPP, kata Didi, tak serumit MK sehingga seharusnya bisa lebih cepat memutus perkara. 

“Dia (DKPP) seharusnya lebih awal dalam mengambil keputusan, bukannnya belakangan. Kalau belakangan, mau cari selamat saja,” kata Didi, di Gedung MK, Senin (18/8/2014).

Dalam kasus yang ditanganinya, lanjut Didi, DKPP hanya memutus apakah KPU melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Menurut Didi, dari sidang-sidang yang sudah berjalan, DKPP sudah mendapatkan keterangan yang memadai dari para saksi.

Bagi Tim Prabowo-Hatta, putusan DKPP dapat memengaruhi keputusan yang akan dibuat majelis hakim MK.

“Tentunya akan jadi bahan pertimbangan kalau itu bisa dilakukan di awal,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, keputusan DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 akan diumumkan pada 21 Agustus 2014 atau 22 Agustus 2014. DKPP, kata Jimly, menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait Pemilu Presiden 2014 yang akan dibacakan pada 21 Agustus 2014.

"Kami ingin lihat nanti jadwal MK tanggal 22, jadi kita lihat nanti, kalau enggak 21 sore atau 22 siang (putusan DKPP)," ujar Jimly, seusai sidang di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com