Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Bertindak Tegas jika Terjadi Kerusuhan Saat Sidang Putusan di MK

Kompas.com - 18/08/2014, 17:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepolisian akan mengantisipasi terjadinya kerusahan saat sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada Kamis (21/8/2014), dengan memperketat penjagaan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Polri akan bertindak tegas jika terjadi kerusuhan.

"Kami akan mengambil tindakan tegas jika terjadi gangguan, apalagi akan berdampak pada terganggunya situasi keamanan dan ketertiban nasional," kata Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Agus Rianto melalui pesan singkat, Senin (18/8/2014).

Agus mengatakan, perlu adanya peran serta masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif. Ia meminta agar massa yang akan berunjuk rasa di depan Gedung MK menjalankan aksi dengan damai tanpa berujung pada kerusuhan.

"Kita berharap semua pihak memahami dan tetap mengikuti semua tahapan sidang dengan tertib, terutama yang berada di sekitar Gedung MK," kata Agus.

Agus menambahkan, Polri memiliki standar pengamanan dalam menghadapi kericuhan di masyarakat, seperti diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009.

"Ada tahapannya. Kita akan terapkan sesuai situasi di lapangan dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Perkapolri itu tertera bahwa tahapan penggunaan kekuatan berupa pencegahan, kemudian perintah lisan, lalu memegang kendali dengan tangan kosong keras.

Jika masih belum dapat diatasi, maka polisi akan memegang kendali dengan senjata tumpul, senjata kimia dengan gas air mata, semprotan cabai, atau alat standar lainnya dari Polri. Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan kejahatan.

Rencananya, majelis hakim konstitusi akan membacakan putusan PHPU yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada 21 Agustus. Prabowo-Hatta menolak keputusan KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

Selama persidangan di MK, kubu Prabowo-Hatta selalu mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di depan Gedung MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com