Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP Anggap Menggelikan Ancaman Pembubaran DPP

Kompas.com - 18/08/2014, 15:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menanggapi santai ancaman demisioner atau pembubaran kepengurusan DPP seperti yang disampaikan oleh anggota Majelis Syariah PPP, Muhammad Rozak.

Pria yang akrab disapa Romy itu tak mau terlalu serius menanggapi hal itu karena menganggap Rozak tak memiliki mandat apa pun untuk melakukan pembubaran.

"Ancamannya menggelikan, lah wong dapat mandat saja nggak, kok mau mendemisionerkan," kata Romy melalui pesan singkat, Senin (18/8/2014).

Romy menjelaskan, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, tidak pernah ada istilah demisioner. Romy mengaku bingung bagaimana cara Rozak dan rekan-rekannya melakukan pembubaran pengurus DPP. Dia menganggap ancaman itu hanya mengada-ada.

Sebelumnya, Razak mendesak DPP segera melakukan muktamar, forum tertinggi untuk memilih ketua umum PPP. Menurut Razak, muktamar seharusnya sudah dilakukan karena berdasarkan keputusan Mukernas III di Bogor April lalu, muktamar diselenggarakan satu bulan setelah pilpres. (Baca: Para Politisi Senior Ancam Bubarkan Kepengurusan DPP PPP)

Namun, Romy mengatakan, pilpres yang dimaksud bukan setelah pemungutan suara 9 Juli, tetapi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober mendatang.

Selain itu, lanjut dia, terbuka juga kemungkinan muktamar diselenggarakan tahun depan melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi.

"Kalau sesuai Mukernas III Bogor, ya tahun ini. Namun, dinamikanya kan masih ada, jika memang dikembalikan ke tahun depan, ya tinggal kita mukernas lagi," ujarnya.

Pengurus PPP sempat mengalami konflik ketika Suryadharma memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014. Belakangan, mereka berdamai dengan tetap mendukung pasangan nomor urut satu itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com