Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhan: Kontrak Pembelian Tank Leopard Sudah Disepakati

Kompas.com - 17/08/2014, 19:07 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan mengatakan, secara hukum kontrak pembelian main battle tank (MBT) Leopard sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dia pun mempertanyakan pihak-pihak yang ingin mengkaji kembali kontrak pembelian tank yang didatangkan dari Jerman tersebut.

"Kalau ada yang mau mengkaji ulang, maka berarti mencoba melanggar (kontrak). Kalau mau mengkaji memang dari aspek apa?" kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Brigjen TNI Sisriadi di Jakarta, Sabtu (17/8/2014).

Dia mengatakan, proses pengadaan alat sistem utama persenjataan (alutsista) dilakukan melalui pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan bottom up, kata Sisriadi, pihaknya melibatkan pengguna (user) yang paling bawah yang akan menggunakan tank berat.

"Dalam konteks Leopard adalah komando persenjataan kavaleri. Mereka yang lahir dan besar bersama tank," kata dia.

Sisriadi mengatakan, pentingnya memiliki tank berat sebenarnya menjadi isu yang sudah lama. Dia mengaku saat dirinya masih berpangkat letkol pada 2004, isu mengenai tersebut sudah beredar.

"Tapi saat itu belum bicara merek lho ya, sekarang kan mereknya sudah ada yaitu Leopard. Tapi memang Indonesia butuh MBT," ucap dia.

Sementara itu, Sisriadi mengatakan pendekatan top down sebelum memutuskan membeli tank Leopard juga sudah dipenuhi. Hal-hal tersebut termasuk anggaran dan aspek politik yang dibahas dengan lembaga terkait.

"Jadi kalau ada yang bilang ambles itu ya sudah dibahas para letnan-letnan itu. Leopard yang kita beli itu kan dipasang roda rantai untuk meratakan beban pada tanah," terang dia.

"Setelah saya hitung, tekanan gandar mobil Avanza itu besarnya 67 newton/cm per segi, Leopard cuma 0,7 newton/cm per segi. Jadi Avanza bahkan lebih merusak (jalan) daripada Leopard," kata Sisriadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com