PDI Perjuangan Pastikan Megawati, Surya Paloh, dan Wiranto Tidak Masuk Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo tak mampu menjamin kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak diisi oleh pengurus aktif dari partai pendukung. Menurut Tjahjo, pemilihan menteri menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahannya nanti.

"Fokus utama anggota kabinet adalah menjadi pembantu presiden. Soal rangkap jabatan (di partai), saya kira harus ada hal-hal yang dibicarakan," kata Tjahjo di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Tjahjo menegaskan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, ia pastikan tak akan menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK. Mengenai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Tjahjo tidak mampu memastikannya.

"Kalau Muhaimin, akan ada pembicaraan antara dia dan Jokowi. Ini soal pembagian tugas, kemampuan manajerial, dan konteksnya agar fokus bekerja," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo menegaskan bahwa PDI-P belum menyiapkan figur-figur yang akan diusung ke dalam pemerintahan Jokowi-JK. Ia menyampaikan, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih dan partai memberi kepercayaan penuh selama rekrutmennya menggunakan tolok ukur yang jelas.

Secara terpisah, Jokowi sempat mengungkapkan keinginannya agar menteri-menterinya nanti harus lepas dari posisi sebagai pengurus partai politik. Jokowi mengatakan, sejumlah kandidat menteri tersebut saat ini masih digodok.