Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahmi Idris: Kehebatan Ical Cuma Satu, Mampu Membayar

Kompas.com - 09/08/2014, 17:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politikus senior Partai Golkar, Fahmi Idris, kembali mengkritik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia menyebut Aburizal gagal memimpin Golkar di semua lini. Menurut Fahmi, banyak hal yang harus dievaluasi dari kepemimpinan Aburizal.

"Kehebatan Ical (Aburizal) cuma satu, mampu membayar. Itu saja, yang lain enggak mampulah. Saya kan berpengalaman sama dia," kata Fahmi, Sabtu (8/9/2014), di Jakarta.

Fahmi menengarai, kemampuan Aburizal itu menjadikannya kuat di posisi teratas Partai Golkar. Meski demikian, Fahmi yakin bahwa para Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang  mendukung Aburizal dan bersikukuh menggelar musyawarah nasional pada 2015 dapat berubah sikap setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan tentang sengketa pemilu.

MK tengah menggelar sidang gugatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas hasil Pemilu Presiden 2014, yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla. Aburizal telah membawa Golkar untuk mendukung Prabowo-Hatta.

Kubu penentang Aburizal kini mendesak agar munas dilaksanakan tahun ini karena rekomendasi pada Munas 2009 tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Dalam AD/ART Golkar, disebutkan bahwa masa jabatan pengurus DPP hanya lima tahun. Sebaliknya, para pendukung Aburizal menilai sah rekomendasi Munas 2009 tentang pelaksanaan munas pada 2015.

Kedua kubu saling mengklaim telah mendapat dukungan mayoritas dari DPD I Golkar. Politikus senior Golkar, yakni MS Hidayat dan Agung Laksono, telah melancarkan manuver untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar menggantikan Aburizal. Adapun Fahmi kini menjadi tim sukses Agung Laksono. Dia mengaku sudah melakukan pendekatan ke DPD-DPD meskipun belum meraih dukungan 50 persen DPD.

"Masih di bawah 50 persen, tapi kan ini kita optimistis setelah tanggal 21 Agustus terjadi perubahan besar-besaran dan itu akan cepat sekali nanti," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com