Prabowo Sebut 99 Persen, Nyatanya Kim Jong Un Menang 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto menyebut Pemilu Presiden 2014 di Indonesia layaknya pemilu di negara totaliter, fasis, dan komunis. Penilaian itu disampaikan Prabowo saat sidang perselisihan hasil pemilu presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014).

Dalam sidang, Prabowo memberi contoh dirinya dan Hatta Rajasa tidak mendapat suara sama sekali di ratusan tempat pemungutan suara (TPS) saat pilpres pada 9 Juli lalu. Padahal, kata Prabowo, dirinya dan Hatta didukung hingga tujuh parpol.

Awalnya, Prabowo menyebut hal seperti itu hanya terjadi di negara totaliter di Korea Utara. Belakangan, ia meralat pernyataannya.

"Saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99 persen. Di kita (Indonesia) ada yang 100 persen. Ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, komunis," kata Prabowo.

Namun, merujuk pemberitaan kantor berita Korea Utara, KCNA, pada Maret 2014, pemimpin negeri itu, Kim Jong Un, memperoleh suara 100 persen dalam pemilihan umum parlemen Korea Utara. (baca: Pemilu Korut, Kim Jong Un Menang 100 Persen)

Kim Jong Un memenangi semua suara di daerah pemilihan yang diwakilinya dalam pemilu yang digelar pada Minggu (9/3/2014). Kemenangan ini membuat Kim Jong Un resmi bergelar anggota parlemen, sebuah gelar yang menambah deretan gelarnya yang sudah sangat panjang itu.

Dalam pernyataannya di hadapan sembilan hakim konstitusi, Prabowo juga menyebut adanya pembakaran posko pemenangan Prabowo-Hatta di Banyuwangi, Jawa Timur.

Namun, Ketua Tim Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta di Kabupaten Banyuwangi, Eko Susilo Nurhidayat, mengatakan, tidak ada pembakaran posko kampanye Prabowo-Hatta di Banyuwangi. Yang ada hanyalah pelemparan batu. (baca: Tim Merah Putih Bantah Klaim Prabowo soal Posko Terbakar di Banyuwangi)

Prabowo menuding terjadi kecurangan dalam Pilpres 2014 secara terstruktur, terencana, dan masif oleh penyelenggara pemilu. Pasangan nomor urut satu itu menolak keputusan KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019.