Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Minta Prabowo-Hatta Tak Gunakan Bahasa Bersayap di Gugatannya

Kompas.com - 06/08/2014, 12:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hakim Konstitusi Aswanto meminta kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperbaiki materi gugatan terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden 2014. Aswanto meminta kubu Prabowo-Hatta untuk menggunakan kata dan kalimat yang baik dan bermakna tunggal.

"Mungkin bisa disisir dan tidak menggunakan kata-kata bersayap, tetapi gunakan yang bermakna tunggal," kata Aswanto, dalam sidang perdana perselisihan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Aswanto menyampaikan hal itu karena menemukan beberapa kata dengan makna bersayap yang digunakan tim Prabowo-Hatta dalam dokumen gugatan. Aswanto memberi contoh kata "penggelembungan" dan "pengkondisian" dalam gugatan Prabowo-Hatta.

"Istilah 'pengkondisian', maksudnya itu apa? Yang konkret saja sehingga kami tidak kesulitan," ujarnya.

Dalam sidang perdana ini, majelis hakim memberikan nasihat terkait beberapa hal yang harus diperbaiki oleh kubu Prabowo-Hatta agar maksud gugatannya mudah dipahami. Hampir semua hakim MK menyoroti salah penulisan dalam gugatan tersebut.

Kubu Prabowo-Hatta diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan sampai pukul 12.00 WIB, Kamis (7/8/2014). Sidang selanjutnya digelar pada Jumat (8/8/2014), dengan materi jawaban dari pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum dan keterangan dari pihak terkait, yakni kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com