Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Jokowi atau Tetap di Prabowo, Golkar Akan Ambil Sikap Pasca-putusan MK

Kompas.com - 01/08/2014, 20:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar disebut akan mengambil sikap pasca-pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres 2014. Kalangan Partai Golkar menilai, masih terlalu dini untuk wacana menjadi oposisi atau pendukung pemerintah saat ini.

"Kita harus lihat dulu perkembangan pasca-pengumuman Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 22 Agustus mendatang," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Dia mengemukakan, ada dua indikator untuk menentukan sikap. Indikator pertama adalah jumlah tokoh Partai Golkar yang masuk jajaran kabinet jika Jokowi dinyatakan oleh MK sebagai presiden terpilih.

"Masuknya tokoh Golkar tersebut, jika ada dalam kabinet Jokowi-JK, tentu karena peran masing-masing individu, bukan peran partai," kata Bambang.

Indikator kedua, menurut dia, adalah kelompok yang memenangi Munas Golkar pada 15 April 2015.

Saat ini, menurut Bambang, di tubuh Golkar terdapat kelompok JK dan Fahmi Idris yang mendukung Jokowi,  kelompok Aburizal Bakrie atau pengurus partai seperti Idrus Marham yang mendukung Prabowo, kelompok Agung Laksono, serta kelompok MS Hidayat.

"Tidak elok rasanya sebagai partai, Golkar mencla-mencle. Ketika pilihan bergabung jatuh pada Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo, maka perjuangan harus sampai pada titik darah penghabisan," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Dia menilai, gejolak di dalam Partai Golkar, yang mempersoalkan keputusan mendukung Prabowo-Hatta, adalah hal yang biasa.

"Saya pribadi menilai bahwa Golkar dan para pemimpinnya saat ini sedang diuji, apakah tetap teguh memegang komitmen, walaupun kelak tidak memperoleh jabatan atau posisi apa-apa dalam pemerintahan; atau goyah pada iming-iming jabatan atau tunduk pada tekanan, baik dari dalam maupun luar Partai Golkar. Kalaupun kelak Golkar kembali menjadi bagian pemerintahan Jokowi, biarlah itu ditentukan oleh hasil Munas Golkar dan pemenang Munas Golkar mendatang," kata Bambang Soesatyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com