Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Pemilu Telah Gagal, Tidak Sah

Kompas.com - 25/07/2014, 14:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com— Calon presiden Prabowo Subianto menilai Pemilu Presiden 2014 telah gagal dan tidak sah karena melanggar asas demokrasi. Ia menilai pemilu saat ini terlalu banyak mengandung kecurangan dari salah satu kontestan.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam sebuah video yang diunggah di YouTube pada akun resminya, Kamis (24/7/2014). Dalam video berdurasi 23 menit 27 detik tersebut, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu mengawali pidatonya dengan menggambarkan bahwa ia adalah mantan seorang prajurit yang patuh membela dan membangun bangsa.

Seperti yang selama ini selalu ia sampaikan, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami keadaan yang janggal di mana kekayaan negara justru mengalir ke bangsa negara lain. Itulah yang mendasarinya untuk ikut serta sebagai kontestan dalam pemilu presiden dengan harapan pesta demokrasi tersebut dapat dilakukan dengan adil, terbuka, bersih, dan jujur.

"Esensi demokrasi adalah pemilihan yang bersih dan pemilihan yang jujur," kata Prabowo.

Namun, Prabowo menilai bahwa dalam Pilpres 2014, ada banyak kecurangan yang masif dan sistematis. Ia mengklaim bahwa timnya memiliki banyak bukti tentang indikasi kecurangan tersebut. Prabowo menengarai penyelenggara pemilu telah tidak adil dan memihak salah satu kontestan.

"Dengan sangat sedih dan sangat menyesal, kami mengatakan bahwa pemilu ini sesungguhnya gagal, bahwa pemilu ini tidak sah, bahwa pemilu presiden ini adalah melanggar kaidah-kaidah demokrasi," ujar dia.

Prabowo menyebutkan, apabila masyarakat merestui keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam pilpres, maka rakyat merestui kecurangan dan kebohongan.

Prabowo juga mengatakan, bangsa Indonesia telah mengalami kerusakan mental. Ia menilai negara ini tengah menuju kegagalan. (Baca: Prabowo: Negara Kita Menuju Kegagalan)

Ia mengatakan, dirinya sulit menerima keadaan yang tidak benar dan tidak adil sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014. Ia mengklaim bahwa timnya memiliki bukti adanya keterlibatan pihak asing dalam pemilu kali ini. (Baca: Prabowo: Saya Sulit Menyerah pada Keadaaan yang Tidak Benar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com