Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemimpin Dunia Selamati Jokowi, Apa Artinya?

Kompas.com - 24/07/2014, 01:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia kepada presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo dinilai merupakan pengakuan internasional terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Kalau dunia internasional tidak mengakui, mereka tidak akan memberi selamat," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, saat dihubungi di Jakarta, Rabu malam.

Menurut dia, pemberian ucapan selamat kepada kepala negara yang baru terpilih merupakan hal yang wajar sebagai wujud kerja sama hubungan antarnegara.

Setelah resmi dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014, Ari berharap Jokowi menghadiri banyak forum internasional sebagai upaya membangun hubungan strategis dengan negara lain.

Dia juga berharap Jokowi mampu merealisasikan hubungan internasional yang berbasis kepentingan nasional sesuai visi-misi yang telah disampaikan dalam kampanyenya.

Beberapa pemimpin dunia mengucapkan selamat kepada presiden Indonesia terpilih Joko Widodo menyusul pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), di antaranya Presiden Amerika Serikat Barack Obama, PM Australia Tony Abbott, PM Singapura Lee Hsien, dan PM Malaysia Najib Razak.

Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memenangi Pilpres 2014 dengan perolehan suara 70.990.832 suara atau 53,15 persen dari total 133.567.276 suara sah nasional.

Sementara itu, pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik secara resmi pada 20 Oktober mendatang sebelum menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com