Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ternyata Tingkat Partisipasi dalam Pilpres Menurun Dibandingkan Pileg

Kompas.com - 23/07/2014, 16:27 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu menurun dibandingkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) April 2014 dan Pilpres 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 70 persen.

"Partisipasi (Pilpres 2014) sekitar 70 persen. Memang kalau dilihat tren nasional mengalami penurunan," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014).

Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,11 persen, sedangkan pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen. Namun, dia mengatakan, angka 70 persen bukan angka yang buruk.

Sigit mengatakan, secara kuantitatif, partisipasi masyarakat memang menurun. Namun, secara kualitas justru mengalami peningkatan. Hal itu, kata dia, tampak dari partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal pemilu.

"Kesukarelawanan warga negara untuk terlibat dalam proses ini mengalami peningkatan. Itu terlihat dari banyaknya relawan yang tidak terafiliasi kekuatan politik," kata Sigit.

Pada pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif 2014 mencatatkan 185.826.024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tak menggunakan hak pilihnya.

Pada pilpres, capres Prabowo Subianto memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen, sedangkan pasangan nomor urut 2 capres Joko Widodo memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari total suara sah 133.574.277.

Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT pilpres sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT pileg. Penurunan tingkat partisipasi di pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com