Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Hasil "Quick Count" dan Rekapitulasi KPU, Siapa Paling Presisi?

Kompas.com - 22/07/2014, 19:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dari 33 provinsi, Selasa (22/7/2014) sore.

Hasilnya, pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih suara sebanyak 53,15 persen. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat 46,85 persen.

Hasil rekapitulasi KPU tidak jauh berbeda dengan hasil tujuh lembaga survei yang melakukan quick count, dari delapan lembaga survei yang mencatat keunggulan untuk Jokowi-JK.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com pada Rabu (9/7/2014) hingga pukul 21.00, hasil hitung cepat yang paling presisi adalah Saiful Mujani Research Center (SMRC).

Lembaga survei itu membukukan perolehan suara pasangan Jokowi-JK 52,98 persen, sedangkan Prabowo-Hatta 47,02persen. Selisihnya 0,17 persen dari hasil rekapitulasi KPU. (Lihat gambar di atas)

Adapun Populi Center, meski mencatat keunggulan bagi pasangan Jokowi-JK, hasilnya berselisih jauh dengan rekapitulasi KPU. Populi mendapatkan bahwa Jokowi-Jk memperoleh 50,95 persen, sementara Prabowo-Hatta 49,05 persen.

Pelaksanaan hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei sempat menuai kontroversi karena empat lembaga survei mendapatkan hasil berbeda dengan delapan lembaga survei lain. Keempat lembaga survei itu adalah Puskaptis, Jaringan Suara Indonesia (JSI), Lembaga Survei Nasional, dan Indonesia Research Center.

Puskaptis dan Indonesia Research Center pernah menyatakan siap membubarkan diri jika hasil hitung cepatnya tidak sesuai dengan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum. (Baca: IRC dan Puskaptis Akan Bubarkan Diri Jika Hitung Cepatnya Salah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com