Langkah Jokowi Hadapi Kecurangan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo (Jokowi) punya alasan tersendiri terus melakukan blusukan ke sejumlah daerah seusai Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Jokowi khawatir, proses penghitungan suara berjenjang dinodai oleh praktik kecurangan.

"Saya ingin memastikan suara yang telah kita dapat tidak berubah," ujar Jokowi saat datang ke Kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Rabu (16/7/2014).

Pertama, Jokowi meminta relawan atau kader partai pendukung mengawal penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat nasional. Formulir C-1 di tiap TPS harus dipegang dan dipublikasikan sebagai pegangan saksi jika terjadi sengketa suara.

Kedua, Jokowi mengerti bahwa ada saksi yang kelelahan mengawal proses penghitungan suara. Jokowi meminta penambahan orang yang berada di sekitar tempat penghitungan suara, selain saksi. Jika ada kejanggalan yang luput oleh saksi, orang-orang itulah yang akan "mengejar" hal itu.

Ketiga, Jokowi juga meminta relawan ataupun kader partai menyiapkan saksi jika terjadi sengketa suara pilpres pada Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi meminta saksi-saksi itu diseleksi secara ketat.

"Yang pintar bicara, menguasai lapangannya, menguasai data dan punya keberanian. Harus diseleksi betul. Kalau enggak berani, ya diam saja kalau dibohongin, repot," ujar Jokowi.

"Kita lihat tanggal 22 Juli. Mudah-mudahan tak berubah. Ya, asalkan jangan ada yang otak-atik suara saja. Makanya, kita minta dikawal. Satu suara hilang saja akan kita urus," lanjut dia.

Tak masuk akal

Jokowi merasa permintaan itu tak berlebihan. Dia memberi contoh kejadian di Malaysia dan Madura. Di Malaysia, ada potensi penggelembungan suara untuk capres dan cawapres tertentu, baik melalui manipulasi formulir C-1, maupun pengiriman suara melalui drop box dan pos. Oleh sebab itu, kubu Jokowi-JK sampai mengirim tim investigasi ke Malaysia.

Sementara itu, di Madura terdapat 17 TPS dengan hasil penghitungan suara yang janggal. Tak ada satu orang pun yang memilih pasangan Jokowi-JK. Padahal, di TPS tersebut terdapat infrastruktur partai pengusung dan relawan. Jokowi merasa peristiwa tersebut tidak masuk akal.

"Masuk akal dikit dong. Dikira kita enggak ada anggota Dewan di sana. Urusan timlah itu," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pusat tabulasi tim hukum pasangan Jokowi-JK menerima sebanyak 160 laporan dugaan kecurangan pemilu presiden di seluruh Indonesia. Mereka akan memverifikasi laporan itu sekaligus mempersiapkan bukti untuk dibawa ke MK.

Laporan yang masuk misalnya soal adanya pengurangan surat suara, pembagian uang untuk memilih pasangan capres-cawapres nomor urut satu, tidak adanya suara Jokowi-JK di banyak TPS, dan tidak ada tanda tangan saksi dari pasangan tersebut.