Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Quick Count" Diaudit, Poltracking Tak Mendapat Catatan dari Persepi

Kompas.com - 16/07/2014, 14:03 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) kembali melakukan audit terhadap salah satu lembaga yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014, yakni Poltracking. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, semua proses audit berjalan dengan lancar.

"Alhamdullilah, secara umum berjalan dengan lancar. Sama sekali tidak ada catatan khusus. Hanya dibilang 'good luck'," ujar Hanta seusai proses audit di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Hanta mengatakan, keseluruhan proses audit meliputi cara menarik sampel tempat pemungutan suara, jumlah relawan, pusat data, dan sebagainya. Persepi menilai Poltracking mempunyai metodologi yang benar serta menjalankannya secara displin.

"Semuanya kita sampaikan ke Persepi. Yang terpenting adalah kita betul-betul menyelenggarakan quick count pada 9 Juli 2014," kata dia.

Hanta juga mengatakan, masalah pendanaan sekaligus hubungannya dengan salah satu TV swasta, TV One, juga sempat ditanyakan oleh Dewan Etik Persepi. (baca: "TV One" Sepihak Tambah 3 Lembaga Survei, Poltracking Batalkan Kerja Sama)

Dia mengatakan, akibat pemutusan kerja sama dengan TV One, pihaknya menanggung biaya quick count dari kantong pribadi. (baca: Ini Tanggapan TV One soal Pemutusan Kontrak "Quick Count" oleh Poltracking)

"Tapi, nanti mudah-mudahan dibayar (TV One). Tapi, yang terpenting adalah menjalankan kaidah akademik. Kalau rezeki, Tuhan yang atur," ucap Hanta.

Adapun dari hasil hitung cepat Poltracking berdasarkan data yang masuk 99 persen, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memperoleh 53,37 persen dan Prabowo-Hatta meraih 46,63 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com