Timses Jokowi Apresiasi Langkah Demokrat Tak Hadiri Koalisi Merah Putih

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, menilai, langkah Partai Demokrat untuk tidak hadir dalam deklarasi koalisi permanen pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sangat tepat.

"Kami berharap parpol lain melihat cara kerja Demokrat. Patut diapresiasi langkah mereka," ujar Anies di Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/7/2014) siang.

Mengapa dianggap tepat? Anies menilai bahwa koalisi itu memiliki semangat untuk mengganjal pemerintahan Jokowi-JK jika terpilih menjadi presiden. Koalisi permanen pendukung Prabowo-Hatta tersebut, lanjut Anies, hanya mendasarkan diri kepada kepentingan elite, bukan kepentingan rakyat. Padahal, yang dibutuhkan kini adalah koalisi yang mengutamakan kepentingan rakyat.

"Bagaimana mempertanggungjawabkan pada rakyat jika semangat yang ada pada parpol itu mengganjal lawan politik?" ujar Anies. "Cara ini tidak mencerminkan semangat untuk menomorsatukan rakyat. Ini pertunjukan politik yang bisa dinilai kualitas kenegarawanannya," sambung dia.

Anies yang sebelumnya calon presiden dari Konvensi Capres Partai Demokrat ini yakin, koalisi permanen tersebut tidak memengaruhi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika terpilih menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut Anies, kepentingan koalisi tersebut akan berbenturan dengan kepentingan masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, enam partai politik pengusung Prabowo-Hatta memformalkan koalisi mereka di parlemen periode 2014-2019, Senin sore ini. Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih di parlemen tersebut adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

"Menyusul disahkannya UU MD3 (susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD) pada 8 Juli pekan lalu, Koalisi Merah Putih (KMP), 14 Juli, akan memformalisasi kesepakatan koalisi di parlemen dengan menandatangani kesepakatan kerja sama enam partai politik parlemen yang beranggotakan 353 kursi (63 persen) kursi parlemen 2014-2019," kata Romahurmuziy, Sekretaris Jenderal DPP PPP.

"Penandatanganan ini sekaligus sinyal bahwa berdasarkan gelombang data yang masuk ke dalam server quick real count di pusat tabulasi nasional Koalisi Merah Putih, pemenang Pilpres 2014 adalah pasangan Prabowo-Hatta. Karena itu, sinyalemen yang dilontarkan sejumlah pihak akan adanya perubahan peta koalisi adalah tidak berdasar," lanjut Rommahurmuziy.