Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Charta Politika: Jokowi Paling Dirugikan dalam Kampanye Hitam

Kompas.com - 08/07/2014, 18:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo dianggap paling dirugikan dalam kampanye hitam selama masa kampanye lalu. Pasalnya, dari beragam isu kampanye hitam yang diangkat, banyak masyarakat yang memercayainya.

"Dilihat dari statistik, Jokowi yang paling dirugikan dari kampanye hitam ini," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, di Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Charta Politik melakukan survei seberapa besar pengaruh kampanye hitam terhadap pilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasilnya, pengaruh kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-JK sangat besar dibandingkan terhadap pasangan Prabowo-Hatta.

Sebanyak 24,5 persen responden mengaku terpengaruh dengan kampanye hitam terhadap Jokowi-JK. Sementara itu, 53,7 persen menyatakan tidak terpengaruh dan 21,8 persen menyatakan tidak tahu. Di sisi lain, pengaruh kampanye hitam terhadap kubu Prabowo-Hatta lebih kecil.

Survei Charta Politika menunjukkan hanya 18,3 persen responden yang terpengaruh dengan kampanye hitam terhadap Prabowo-Hatta. Sebanyak 73 persen di antaranya menyatakan tak terpengaruh dan 8,7 persen mengaku tidak tahu.

Charta Politika mendata ada empat isu kampanye hitam yang ditujukan kepada Jokowi, yakni isu Jokowi non-Muslim, didanai pengusaha Tiongkok, korupsi bus transjakarta, dan capres boneka. Di antara isu-isu itu, yang paling diketahui masyarakat adalah isu Jokowi non-Muslim, yakni 52,2 persen. Yang lainnya ialah isu Jokowi didanai perusahaan Tiongkok (45,5 persen), korupsi bus transjakarta (35,2 persen), dan capres boneka (46,3 persen).

Sementara itu, isu kampanye hitam terhadap Prabowo-Hatta paling banyak diketahui adalah bercerai dengan Titiek Soeharto (45,6 persen). Lainnya ialah keterlibatan kerusuhan 98 dan penculikan aktivis (38,4 persen), keluarga beda agama (13,5 persen), politik transaksional (17,8 persen), dan perusahaan tidak membayar upah karyawan (14,5 persen).

Survei Charta Politika kali ini dilakukan pada 3-6 Juli 2014 dengan wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang sudah mempunyai hak pilih. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak dengan metode penarikan sampel secara bertingkat. Margin of error dari penelitian ini ialah sebesar /- 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com