Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pers: Dukungan "Jakarta Post" untuk Jokowi Harus Dihargai dengan Catatan

Kompas.com - 04/07/2014, 15:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pers Bagir Manan menilai, keputusan harian The Jakarta Post mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 harus dihargai. Ini dengan catatan, Jakarta Post dapat memegang penuh profesionalitas dan tetap memberikan pemberitaan yang proporsional serta obyektif.

Bagir menjelaskan, pers memiliki hak untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dalam hal ini, ia menganggap The Jakarta Post memilih merepresentasikan kebebasannya dengan cara mendukung salah satu pasangan yang akan bertarung dalam pilpres.

"Saya kira dukungan itu sah saja, kita harus hargai kemerdekaan pers. Boleh memiliki kecenderungan, tetapi hormatilah etika jurnalistik, jangan memberitakan hal bohong," kata Bagir, saat dihubungi, Jumat (4/7/2014).

Bagir berharap, setelah harian berbahasa Inggris itu resmi menyatakan diri mendukung Jokowi-Kalla, ada peningkatan kebijakan dalam hal penyeleksian berita. Ia melanjutkan, jajaran redaksi di media tersebut harus memeriksa betul semua berita yang masuk dari wartawannya di lapangan. Tujuannya untuk menjamin agar berita yang akan diterbitkan telah memenuhi semua unsur jurnalistik, khususnya keberimbangan.

"Perhatikan semuanya, keberimbangan, kepentingan umum, semuanya harus dihitung sebelum berita benar-benar dimuat. Kalau memberitakan kabar bohong, maka akan terjadi malapetaka," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, harian The Jakarta Post memberikan sikap resmi untuk mendukung Jokowi-Kalla. Pernyataan itu dimuat dalam editorial The Jakarta Post yang terbit pada Jumat (4/7/2014).

Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat menjelaskan, dukungan kepada Jokowi-Kalla diberikan karena pasangan itu dianggap memiliki visi yang secara konsisten diperjuangkan oleh The Jakarta Post, yakni mengenai pluralisme, hak asasi manusia, reformasi, dan terbentuknya masyarakat sipil. Ia menjamin, medianya tetap profesional dan proporsional dalam memberitakan masing-masing capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com