Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pers: Dukungan "Jakarta Post" untuk Jokowi Harus Dihargai dengan Catatan

Kompas.com - 04/07/2014, 15:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pers Bagir Manan menilai, keputusan harian The Jakarta Post mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 harus dihargai. Ini dengan catatan, Jakarta Post dapat memegang penuh profesionalitas dan tetap memberikan pemberitaan yang proporsional serta obyektif.

Bagir menjelaskan, pers memiliki hak untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dalam hal ini, ia menganggap The Jakarta Post memilih merepresentasikan kebebasannya dengan cara mendukung salah satu pasangan yang akan bertarung dalam pilpres.

"Saya kira dukungan itu sah saja, kita harus hargai kemerdekaan pers. Boleh memiliki kecenderungan, tetapi hormatilah etika jurnalistik, jangan memberitakan hal bohong," kata Bagir, saat dihubungi, Jumat (4/7/2014).

Bagir berharap, setelah harian berbahasa Inggris itu resmi menyatakan diri mendukung Jokowi-Kalla, ada peningkatan kebijakan dalam hal penyeleksian berita. Ia melanjutkan, jajaran redaksi di media tersebut harus memeriksa betul semua berita yang masuk dari wartawannya di lapangan. Tujuannya untuk menjamin agar berita yang akan diterbitkan telah memenuhi semua unsur jurnalistik, khususnya keberimbangan.

"Perhatikan semuanya, keberimbangan, kepentingan umum, semuanya harus dihitung sebelum berita benar-benar dimuat. Kalau memberitakan kabar bohong, maka akan terjadi malapetaka," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, harian The Jakarta Post memberikan sikap resmi untuk mendukung Jokowi-Kalla. Pernyataan itu dimuat dalam editorial The Jakarta Post yang terbit pada Jumat (4/7/2014).

Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat menjelaskan, dukungan kepada Jokowi-Kalla diberikan karena pasangan itu dianggap memiliki visi yang secara konsisten diperjuangkan oleh The Jakarta Post, yakni mengenai pluralisme, hak asasi manusia, reformasi, dan terbentuknya masyarakat sipil. Ia menjamin, medianya tetap profesional dan proporsional dalam memberitakan masing-masing capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com