Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pilpres Seperti Pertempuran Kapal Rakyat Versus Kapal Kekuasaan"

Kompas.com - 02/07/2014, 09:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tak khawatir dengan bergabungnya Partai Demokrat dalam barisan partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dukungan Demokrat yang diputuskan mendekati akhir kampanye itu dianggap sebagai bukti bahwa koalisi yang dibangun Prabowo-Hatta kental dengan aroma transaksional.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Kalla, Hasto Kristiyanto, mengibaratkan koalisi partai pendukung rivalnya itu sebagai kapal besar. Sedangkan kubunya hanya membangun koalisi ramping yang bertumpu pada dukungan masyarakat.

"Pilpres kali ini seperti pertempuran kapal rakyat versus kapal kekuasaan," kata Hasto, di Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu juga menyindir jika Prabowo-Hatta didukung oleh partai-partai yang elitenya banyak tersandung kasus dugaan korupsi. Beberapa dugaan korupsi tersebut telah dan masih ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. (baca: ICW: Kubu Prabowo-Hatta Lebih Banyak Tersandera Kasus Korupsi)

"Kami tidak takut, justru malam mempermudah tema kampanye Jokowi-JK sebagai representasi kapal rakyat yang berhadapan dengan kapal besar kekuasaan," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat secara resmi mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Keputusan itu diambil atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Secara formal ketika pendaftaran peserta pilpres di KPU, Demokrat bersikap netral setelah gagal membentuk poros baru untuk mengusung capres Konvensi.

Dengan dukungan Demokrat itu, sudah ada tujuh parpol pendukung Prabowo-Hatta. Enam partai lain, yakni Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP, dan PBB. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK "hanya" diusung lima partai, yakni PDI-P, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Dinilai Unggul di Jateng, PDI-P Andalkan Kekuatan Kolektif

Kaesang Dinilai Unggul di Jateng, PDI-P Andalkan Kekuatan Kolektif

Nasional
Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com