ICW: Kubu Prabowo-Hatta Lebih Banyak Tersandera Kasus Korupsi

Kompas.com - 15/06/2014, 16:30 WIB
Pasangan bakal capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, bersama para pimpinan partai politik pendukungnya, usai mendaftarkan diri menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2014, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014). TRIBUNNEWS/HERUDIN Pasangan bakal capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, bersama para pimpinan partai politik pendukungnya, usai mendaftarkan diri menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2014, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai lebih tersandera kasus-kasus korupsi dibandingkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Partai pendukung Prabowo-Hatta lebih banyak yang tersangkut kasus korupsi di KPK dibandingkan partai pendukung Jokowi-Kalla.

"Dalam kaitan isu korupsi, saya lihat ada kecenderungan kubu nomor satu lebih banyak tersandera parpol terkait kasus korupsi yang ditangani KPK," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, dalam acara Membedah Visi Misi Capres-Cawapres 2014, Jokowi-Kalla atau Prabowo-Hatta, Siapakah yang Lebih Bersih dari Korupsi di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Emerson lalu memaparkan kasus-kasus yang menjerat partai politik pendukung Prabowo-Hatta. Partai Amanat Nasional, katanya, tersandera kasus hibah kereta api listrik bekas yang menyeret Hatta. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Hatta sebagai saksi. (baca: KPK Periksa Hatta Rajasa)

Selain kasus KRL bekas, kata Emerson, ada kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang menyeret politikus PAN Wa Ode Nurhayati. (baca: Kasasi Ditolak, KPK Eksekusi Wa Ode)

Kemudian, Partai Golkar, kata Emerson, tersandera kasus korupsi pengadaan Al Quran yang menjerat kadernya, Zulkarnain Jabar (baca: Zulkarnaen Djabar Divonis 15 Tahun Penjara), serta kasus korupsi PON Riau yang melibatkan petinggi Partai Golkar, Rusli Zainal (baca: Dugaan korupsi PON).

"Kasus Rusli Zainal juga menyebut-nyebut beberapa nama petinggi Partai Golkar, kemudian suap simulator Polri (baca: Skandal Korupsi Proyek Simulator SIM) yang akan memberikan uang dalam kardus kepada anggota dewan Partai Golkar, dan proyek pembangunan pusdiklat kejaksaan yang sudah dilaporkan kepada KPK," ucap Emerson.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, kata Emerson, tersandera kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji (baca: KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka). Kasus ini menjerat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Bukan hanya itu, katanya, PPP juga tersandera kasus dugaan suap tukar-menukar lahan di Bogor yang menjerat politikus PPP sekaligus Bupati Bogor, Rachmat Yasin. (baca: Kronologi Penangkapan Rachmat Yasin)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Partai pendukung Prabowo-Hatta lainnya yang dianggap tersandera kasus korupsi adalah Partai Keadilan Sejahtera. Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq divonis bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang penetapan kuota impor daging sapi. (baca: Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara)

"Dari perspektif saya, kasus ini belum selesai, ini belum clear," ucap Emerson.

Di samping itu, Emerson menyebut, kasus dugaan korupsi SKRT yang menyeret-nyeret pemimpin Partai Bulan Bintang MS Kaban. (baca: MS Kaban Dapat Dijerat Hukuman)

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X