Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tema Debat Terakhir Sesuai Platform Prabowo di HKTI

Kompas.com - 30/06/2014, 16:50 WIB
Febrian

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengaku optimis dalam menghadapi gelaran debat capres cawapres terakhir yang mengusung tema "Pangan, Energi, dan Lingkungan". Tema yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut dianggap sudah sangat dikuasai dengan baik oleh Prabowo karena sesuai dengan platform Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang dinaungi oleh Prabowo jauh sebelum ingar bingar pencapresan.

"Jadi tidak ada persiapan khusus, ketahanan pangan itu adalah yang diperjuangkan Pak Prabowo saat di HKTI," kata juru bicara Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Bara Hasibuan di Rumah Polonia, Senin (30/6/2014).

Tak hanya itu, Bara juga mengungkapkan rasa optimis untuk keberhasilan Prabowo-Hatta mencuri perhatian swing voters. Hal ini diungkapkan Bara karena ia yakin swing voters adalah kalangan pemilih rasional dan penuh pertimbangan dalam menentukan pilihan.

Berkaca dari hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan elektabilitas Prabowo-Hatta semakin mendekati elektabilitas Jokowi-JK, Bara yakin bahwa ajang debat capres sangat berpengaruh pada keputusan dari kalangan pemilih cerdas. "Masyarakat kan dapat menilai siapa yang punya gagasan-gagasan yang rasional," ucap politikus Partai Amanat Nasional ini.

Seperti diketahui hasil terbaru dari survei yang dilakukan Indo Barometer menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih unggul atas lawannya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut mendapatkan suara sebesar 46,0 persen. Sementara pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta mendapatkan 42,6 persen. Responden yang belum memutuskan sebesar 11,3 persen, sementara yang merahasiakan pilihan sebesar 1,3 persen. Yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 1,7 persen. Sisanya, 0,2 persen sudah memutuskan untuk tidak memilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com