Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSN: Elektabilitas Prabowo-Hatta 46,6 Persen, Jokowi-JK 39,9 Persen

Kompas.com - 29/06/2014, 18:55 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menyimpulkan bahwa elektabilitas calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berada di atas pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Elektabilitas Prabowo-Hatta disebut mencapai 46,6 persen dan Jokowi-JK sebesar 39,9 persen. Sebanyak 13,5 persen responden mengaku belum mengambil keputusan.

Peneliti LSN, Gema Nusantara mengatakan, survei itu dilakukan pada 23-26 Juni 2014 terhadap 1070 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin of error atau simpangan kesalahan sebesar 3 persen.

Dia mengatakan, sebagian besar responden memilih Prabowo-Hatta karena menilai pasangan tersebut sebagai sosok yang tegas. Responden yang mempertimbangkan ketegasan Prabowo-Hatta sekitar 62,2 persen.

"Kemudian 12,5 persen menilai visi dan misinya; 6,1 persen menganggap cerdas; 5,2 persen kepribadiannya bagus; 3,6 persen berharap perubahan; 2,6 persen mengatakan leadershipnya bagus; 1,1 persen berpengalaman memimpin; 1,1 persen merakyat; 1,1 persen jujur; 2,6 faktor lainnya; 1,9 persen menjawab tidak tahu," kata Gema saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Minggu (29/6/2014).

Adapun responden yang memilih Jokowi-Kalla, menurut Gema, sebagian besar beralasan Jokowi-Kalla sebagai sosok yang merakyat. Sebanyak 42,1 persen responden menilai keduanya sebagai sosok pemimpin yang merakyat. Hanya 2,2 persen yang menganggap keduanya tegas.

"Sebanyak 17,4 persen (menilai) sederhana; 8,9 persen visinya bagus; jujur 7,1 persen; berpengalaman memimpin 5,4; tertarik kepribadiannya 4,4; kesamaan asal daerah 3,5; ingin perubahan 1,9; faktor lain, 4,5; lalu tidak tahu atau tidak menjawab 2,6 persen," tuturnya.

Menurut dia, suara Prabowo-Hatta tersebar di wilayah yang berpenduduk padat, misalnya Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Jokowi-Kalla menuai suara di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

"Karena Prabowo-Hatta unggul di wilayah penduduk besar, maka elektabilitas Prabowo-Hatta di atas Jokowi-Kalla," ucapnya.

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan, Prabowo-Hatta cenderung memperoleh dukungan dari kalangan petani. Sementara Jokowi-Kalla lebih mendapat dukungan dari kalangan buruh.

Menurut Umar, kalangan petani cenderung mendukung Prabowo karena Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu diidentikan dengan tokoh yang peduli pertanian.

Mengenai pembiayaan survei, Umar mengaku bahwa survei ini dibiayai dengan dana pribadi LSN. Biaya survei, menurut Umar, cukup murah, yakni sekitar Rp 40 juta-an karena survei ini berjenis quick survei, bukan field survei atau survei lapangan.

"Untuk Rp 40 jutaan, LSN masih mampu biayai dengan duit sendiri. Kita bisa bikin setiap minggu quick survei karena dananya kecil, beda dengan survei lapangan yang minimal Rp 600 juta, itu butuh dukungan dana dari sponsor kalau Rp 600 juta," ujarnya.

Hasil survei itu berbeda dengan hasil survei lembaga lain. Survei Indo Barometer menunjukkan, pasangan Jokowi-JK masih unggul dengan elektabilitas sebesar 46,0 persen. Sementara pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 42,6 persen. Sisanya, sebanyak 8,3 persen belum memutuskan pilihan.

Survei Lingkaran Survei Indonesia, pasangan Jokowi-JK masih berada di posisi teratas dengan tingkat dukungan 45 persen. Sementara Prabowo-Hatta mendapat dukungan 38,7 persen.

Adapun survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), elektabilitas Jokowi-JK unggul dengan 43 persen, sementara Prabowo-Hatta mendapat 34 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com