Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Capres Kok Enggak Paham Letak Geografis"

Kompas.com - 23/06/2014, 02:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Timses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ahmad Yani, mengkritisi pemahaman calon presiden Joko Widodo terkait batas letak geografis Indonesia. Dia berpendapat Jokowi kurang memahami persoalan di wilayah perbatasan yang rawan menjadi persoalan Indonesia dengan negara lain.

"Ya itu tadi, mana ada seorang capres peta bumi saja tidak tahu," kata Yani usai menghadiri debat ketiga antarkandidat peserta Pemilu Presiden 2014, di Jakarta, Minggu (22/6/2014). Dia mengaku tak habis pikir dengan pernyataan Jokowi soal konflik Laut China Selatan.

"Mana ada capres yang tata letak geografis saja tidak tahu (dan bilang) saya tidak mau ikut campur ah. (Ibaratnya) negara kita mau dicaplok, saya tidak mau ikut campur," kecam Yani.

Untuk mengetahui sejauh mana konflik di Laut China Selatan dapat berdampak terhadap Indonesia, Yani berencana meminta Komisi I DPR untuk memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk memaparkan kondisi perbatasan Indonesia dengan Laut China Selatan.

"Biarkan kawan-kawan Komisi I panggil Panglima TNI untuk menjelaskan bagaimana daya tahan kita kalau ada musuh di Laut Tiongkok itu," ujar Yani, sembari menyebut Laut China Selatan dengan Laut Tiongkok Selatan seperti yang dipakai Jokowi.

Dalam jawabannya atas pertanyaan yang dilontarkan Prabowo, Jokowi menyatakan tidak ingin ikut campur menangani konflik Laut China Selatan. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi ingin Indonesia tidak terseret dalam pusaran masalah internasional bila tak bisa memberikan solusi yang jelas.

Jokowi pun menyatakan Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antarnegara-negara di ASEAN di Laut China Selatan. Karenanya, kata Jokowi, bila tak punya solusi yang jelas maupun diplomasi yang bermanfaat maka sebaiknya Indonesia tidak masuk terlalu dalam pada permasalahan tersebut.

"Ini urusan negara lain dan negara lain. Tapi kalau kita berperan juga lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?" jawab Jokowi soal konflik di perairan tersebut.

Prabowo sempat memperdalam pertanyaannya dengan memberikan informasi tambahan bahwa wilayah Indonesia turut diklaim oleh negara lain dalam konflik itu. Namun, Jokowi kembali menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu ikut campur terlalu dalam pada masalah itu. "Setahu saya, dalam konflik Tiongkok itu, kita sama sekali tidak punya konflik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com