Anas: Fakta Persidangan Jangan Dianggap Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, mengaku menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menolak nota keberatan atau eksepsinya. Namun, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap proses hukum di pengadilan dapat berlangsung jujur dan adil berdasarkan fakta persidangan.

"Fakta-fakta persidangan betul-betul dipertimbangkan. Fakta persidangan jangan dianggap sampah. Kalau dianggap sampah, ya buat apa persidangan ini," kata Anas seusai mendengar putusan sela atas eksepsinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Menurut Anas, fakta persidangan harus dipertimbangkan untuk memutus kasusnya nanti. Anas sebelumnya yakin eksepsinya akan diterima hakim dan dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat ditolak hakim.

"Eksepsi saya pribadi dan penasihat hukum disusun dengan mempertimbangkan hukum dan fakta-fakta yang menurut kami layak eksepsi itu diterima," terang Anas.

Dalam putusan sela ini, Ketua Majelis Hakim Haswandi menyatakan surat dakwaan jaksa KPK sah menurut hukum. Putusan sela sempat diwarnai dissenting opinion atau berbeda pendapat oleh dua dari lima hakim.

Dua hakim ad hoc menilai KPK tak berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang. Meski demikian, keberatan Anas dan tim penasihat hukumnya tetap ditolak. Sidang Anas akan tetap dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Anas didakwa menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Menurut jaksa, mulanya Anas berkeinginan menjadi calon presiden RI sehingga berupaya mengumpulkan dana.

Anas disebut menerima 1 unit mobil Toyota Harrier B 15 AUD senilai Rp 670 juta, 1 unit mobil Toyota Vellfire B 69 AUD senilai Rp 735 juta, serta uang Rp 116,525 miliar, dan 5,261 juta dollar Amerika Serikat. Ia juga disebut mendapat fasilitas survei gratis dari PT Lingkaran Survei Indonesia senilai Rp 478, 632 juta. Anas juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 20,8 miliar dan Rp 3 miliar.