Ke Fiji, SBY Ingin Jelaskan Kondisi Papua

Presiden mengatakan, dua organisasi asing yakni Pacific Islands Forum dan Melanesia Sparehead Groups (MSG) selama ini kerap digunakan sebagai wadah pergerakan Papua Merdeka. Para aktivis Papua Merdeka, sebut SBY, menggunakan dua organisasi itu untuk mendapatkan dukungan.

"Seolah-olah ingin mengalihkan blok menghadapi Indonesia," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers sebelum bertolak ke Fiji di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (17/6/2014).

Oleh karena itu, kata SBY, agar persoalan di Papua tidak dibawa ke dunia internasional oleh elemen-elemen tertentu maka diperlukan upaya menjalin hubungan yang kuat dan baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Hal ini yang menjadi agenda perjalanan SBY ke Fiji.

"Tugas kita adalah justru meningkatkan persahabatan kerja sama dan kemitraan dengan negara-negara itu dan kita menjelaskan kebijakan kita tentang Papua yang benar. Dengan demikian, disinformasi atau misinformasi tentang persoalan Papua dan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia kita harapkan bisa kita kurangi atau tiadakan," ujarnya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan Papua, kata SBY, juga dengan mempersilakan para menteri luar negeri yang tergabung dalam MSG untuk berkunjung ke Papua dan Papua Barat sehingga bisa mengetahui langsung keadaan Papua sekaligus mengetahui kebijakan pemerintah terkait keadilan, pembangunan ekonomi, dan keamanan di wilayah itu.

Dalam kunjungannya ke Fiji, Presiden SBY akan bertemu dengan Presiden Republik Fiji, Ratu Epeli Nailatikau dan Perdana Menteri Republik Fiji, Voreqe Josaia Bainimarama. Presiden SBY juga diundang sebagai Chief Guest (tamu utama) pada KTT ke-2 The Pacific Islands Development Forum yang diselenggarakan di Fiji.

Menurut rencana, Presiden SBY akan berada di Fiji pada tanggal 17-19 Juni 2014. Turut mendampingi Presiden SBY di antaranya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.