Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Nilai Perlu Mempersulit Investor Asing Masuk

Kompas.com - 15/06/2014, 21:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon presiden Joko Widodo menilai perlunya memberikan batasan-batasan agar calon investor asing tidak mudah masuk ke Indonesia. Menurut Jokowi, langkah ini penting dilakukan dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015 nanti.

"Pasar domestik jangan dimasuki dari luar, caranya seperti apa, hal-hal berkaitan dengan perizinan misalnya, daerah harus berikan kecepatan kalau itu investor lokal, domestik, tapi kalau yang dari luar, enggak apa-apa lah sedikit disulit-sulitin," kata Jokowi dalam acara debat capres/cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu(15/6/2014). Tema debat kali ini mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jokowi menjawab pertanyaan capres lainnya, Prabowo Subianto mengenai langkah yang akan dilakukan Jokowi dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

Menurut Jokowi, dalam menghadapi ASEAN Economic Community, pemerintah harus membuat regulasi atau peraturan agar investor asing tidak begitu mudah masuk ke Indonesia. Jokowi mengatakan, langkah yang sedikit menghambat masuknya investor asing ini juga dilakukan negara-negara lain. "Kepentingan barrier untuk regulasi tuh itu jangan sampai menjadi peluang besar bagi mereka, di negara lain pun pasti ada barrier-nya," ucap Jokowi.

Terkait dengan perbankan, kata Jokowi, Bank Indonesia selaku pembuat regulasi bisa membatasi pihak asing yang ingin membangun bank di Indonesia demi kepentingan ekonomi negara. "Karena kalau lihat kita mau mendirikan bank di negara lain itu sangat sulit sekali, tidak segampang di tempat kita, hambatan itu harus mulai dibangun dengan regulasi, peraturan-peraturan, pemerintah pusat, BI, daerah. Yang utama lindungi ekonomi kita terutama yang berkaitan dengan ekonomi rakyat," ucapnya.

Jokowi juga menilai tidak ada masalah dengan pasar bebas ASEAN atau ASEAN Economic Community 2015. Dia meyakini Indonesia bisa menghadapi pasar bebas tersebut jika pertumbuhan ekonomi baik dan pengusaha berkembang dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com