Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Tim Pemenangan Prabowo Soal Ide Naikkan Gaji Pejabat

Kompas.com - 11/06/2014, 20:27 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ide calon presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji pejabat negara guna memberantas korupsi dinilai tidak tepat oleh beberapa pihak karena dianggap tidak akan dapat memberantas korupsi secara signifikan.

Pendapat tersebut mendapat tanggapan tim pemenangan Prabowo-Hatta. Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD. Ia mengatakan ide tersebut sebagai salah satu konsep Prabowo-Hatta untuk memberantas korupsi.

"Jadi korupsinya dihilangkan, gaji pejabat dinaikkan," ujar Mahfud, di markas tim pemenangan Prabowo-Hatta, di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2014).

Menurut Mahfud, setiap pemerintah memiliki program untuk menaikkan gaji pejabat. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah harus memiliki sumber yang jelas. Mahfud dan timnya sudah mencoba hitung-hitungan dari APBN untuk mengetahui anggaran mana yang bisa diaplikasikan dan mana yang bisa dicegah untuk di korupsi.

Mahfud menilai, banyaknya kritik dari masyarakat terkait ide ini merupakan hal yang biasa. Untuk menjadi seorang presiden, kata dia, harus memiliki sikap yang tegas, karena keputusan menaikkan atau tidak menaikkan gaji pejabat negara nantinya juga akan tetap mendapat kritik dari masyarakat.

Sementara itu, Anggota Direktur Hukum dan Advokasi tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Ahmad Yani, saat ditemui di Rumah Polonia, mengatakan, ide menaikkan gaji pejabat, hanya menjadi salah satu variabel dalam upaya Prabowo-Hatta untuk memberantas korupsi.

Yani memaparkan, menaikkan gaji tersebut merupakan salah satu cara agar tidak tergoda dalam melakukan aksi korupsi.

"Bagaimana kita bisa menuntut dia baik, tapi dapur orang itu sendiri tidak ketutup," ujar Ahmad Yani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com