Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Dinilai Merah, Djan Faridz Merasa "Digebukin"

Kompas.com - 08/06/2014, 00:44 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz masuk dalam daftar menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang mendapat rapor merah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meskipun mengaku menerima penilaian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Faridz mengaku dirinya masih merasa "digebukin".

"Kalau kurang pandai ditegur dan dididik dan diajari dikasih tahu, kamu harus lebih banyak belajar. Nah ini enggak. Di ujung digebukin, enak aja," katanya di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/6/2014) malam.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu merasa selama ini tidak ada komunikasi mengenai kinerjanya selama menjadi menteri. Dia pun menyebut penilaian kinerja menteri tidak bisa disamakan dengan rapor anak sekolah.

"Kalau menilai itu harus ada komunikasi. Mana yang kurang mana yang jelek. Apalagi mana yang bagus tinggal kita bisa memperbaiki sambil jalan. Bukan di ujung," katanya.

Terkait dengan aktivitasnya sebagai tim sukses Prabowo-Hatta, mantan anggota DPD-RI itu mengatakan, selama ini dirinya ikut berkampanye di luar jam kerja. Dia pun tidak merasa harus mengajukan cuti karena aktivitas politiknya saat ini tidak mengganggu kinerjanya di kementerian.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan rapor para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/6/2014). Terdapat 10 kementerian yang mendapat rapor merah karena kinerjanya di bawah harapan.

Terkait hal itu, Menteri Kordinator Bidang Kesejateraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengungkapkan terdapat tiga kementerian dibawahkordinasinya yang mendapat rapor merah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Perumahan Rakyat serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com