Implementasikan UU Desa, Prabowo-Hatta Janji Gelontorkan Rp 1 Miliar Per Desa Per Tahun

Dalam berkas visi dan misi yang disertakan sebagai dokumen pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang diserahkan ke KPU, Prabowo-Hatta merancang 8 program untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan.

Berikut selengkapnya, seperti dikutip dari www.kpu.go.id:

1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.

2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional, dan pedagang kecil lainnya.

3. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, dan pedagang kecil.

4. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta mengonsolidasikan belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional.

5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migran (TKI/TKW).

6. Mengalokasikan dana APBN minimal satu miliar rupiah (Rp 1 miliar) per desa/kelurahan per tahun langsung ke desa/kelurahan, dan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) Program Desa, yaitu:

 1. Jalan, jembatan, dan irigasi desa atau pesisir
 2. Listrik dan air bersih desa
 3. Koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), dan   Lembaga Keuangan Mikro
 4. Lumbung Desa
 5. Pasar Desa
 6. Klinik dan Rumah Sehat Desa
 7. Pendidikan dan Wirausaha Muda Desa
 8. Sistem Informasi dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa

7. Mendirikan Lembaga Tabung Haji
8. Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.