Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bidik Sultan, Bagaimana Nasib Peserta Konvensi Capres?

Kompas.com - 14/05/2014, 10:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Di luar dugaan, Partai Demokrat justru melontarkan wacana baru terkait bakal calon presiden yang akan diusungnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan akan menentukan langkah politik dalam Pemilu Presiden 2014 setelah pengumuman hasil Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat pada 15 Mei mendatang. Akan tetapi, nama yang muncul justru bukan peserta konvensi.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya membidik politisi Partai Golkar Sri Sultan Hamengkubuwono X. Alasannya, berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Sultan dianggap mampu bersaing dengan dua kandidat capres lainnya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Lalu, bagaimana nasib peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat?

Amir mengatakan, jika wacana ini bersambut, maka Demokrat akan mengusung Sultan berpasangan dengan salah satu peserta konvensi. Siapa dia? Amir masih merahasiakannya. Yang jelas, kata dia, wacana ini dilontarkan Partai Demokrat untuk melihat respons partai politik yang belum menentukan arah koalisi. Demokrat menyadari, dengan perolehan suara di pemilu legislatif kemarin, mereka tak mungkin mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi.

“Yang jelas, kalau lihat di sini, tidak ada maksud apa pun juga untuk mencoba mengganggu dua calon yang sudah ada. Saya kira ini untuk alternatif, bisa memberikan pilihan demokrasi yang lebih baik juga untuk bangsa,” kata Amir.

Namun, jika wacana ini "tak laku", Demokrat memilih akan netral pada pemilu presiden Juli mendatang.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Pramono Edhie Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga adik ipar Presiden SBY, memiliki peluang berduet dengan Sultan. Komposisi duet sipil militer dianggap akan menjadi kekuatan duet pasangan itu.

Nama Sri Sultan masuk dalam pertimbangan Partai Demokrat setelah melihat hasil survei yang dilakukan LSI. Berdasarkan survei itu, sebut Amir, tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 25-26 persen, sementara elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 17-18 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com