Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Gagal Usung Sultan, Demokrat Pilih Netral di Pilpres

Kompas.com - 14/05/2014, 09:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya akan tetap menggelontorkan wacana poros baru dengan mengusung Gubernur DI Yogyakarta yang juga salah satu tokoh Partai Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Bila tak ada partai yang menyambut wacana itu, Demokrat memilih netral dalam Pemilu Presiden 2014 alias tak bergabung dengan poros koalisi mana pun.

“Kami juga akan melihat, akankah ada partai politik lain yang tertarik dengan Sri Sultan? Kalau tidak ada, Demokrat harus realistis, seperti yang diisyaratkan selama ini oleh Ketua Umum (Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) kami, yaitu menjadi netral saja,” ujar Amir saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/5/2014) pagi.

Ia mengatakan, Demokrat tak akan bersikap proaktif dengan mendekati partai-partai yang hingga saat ini belum memutuskan sikap terkait koalisi. Demokrat, lanjut Amir, hanya akan melempar wacana untuk melihat respons partai lain. Jika mendapat sambutan, Demokrat akan memasangkan Sri Sultan dengan salah satu peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Pramono Edhie Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga adik ipar Presiden SBY, memiliki peluang berduet dengan Sri Sultan. Komposisi duet sipil militer dianggap akan menjadi kekuatan duet pasangan itu.

Menurut Amir, apa yang dilakukan Demokrat merupakan upaya untuk memberikan alternatif kepada pemilih selain dua nama kandidat, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

“Kami harapkan agar ada poros baru sehingga bisa memberikan pilihan alternatif yang lebih demokratis kepada masyarakat, jadi masyarakat tidak terkotak pada dua pilihan itu saja. Pemilu juga bisa berlangsung lebih lama, meski akan mahal, tapi tetap mengakomodir pilihan yang berkembang di masyarakat,” ujar Menteri Hukum dan HAM itu.

Nama Sri Sultan masuk dalam pertimbangan Partai Demokrat setelah melihat hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Berdasarkan survei itu, sebut Amir, tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 25-26 persen, sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 17-18 persen.

“Nah, kemudian di posisi ketiga adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X yang coba dipasangkan dengan salah satu peserta konvensi, hasilnya ternyata 15 persen. Tidak jauh berbeda. Apalagi masih ada massa mengambang 41 persen,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com