Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Susunan Kabinet Trisakti, PDI-P Menilai Bagi-bagi Kekuasaan Tak Efektif

Kompas.com - 12/05/2014, 17:35 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, partainya tidak ingin terjebak dalam praktik bagi-bagi kekuasaan dalam pemerintahan. Untuk itu, tidak benar jika ada susunan kabinet dari koalisi PDI-P yang menggambarkan bagi-bagi kekuasaan antarpartai yang berkoalisi.

Hal itu disampaikan Maruarar terkait beredarnya susunan Kabinet Trisakti yang akan diusung oleh pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam daftar kabinet itu, tercatat nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai calon menteri komunikasi dan informatika. Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dicalonkan sebagai menteri agama. Kedua partai tersebut telah resmi memberikan dukungan kepada PDI-P untuk mengusung Jokowi sebagai capres.

"Ah, enggak ada itu. Kita tidak bicara soal bagi-bagi kursi, termasuk dengan Nasdem atau PKB (tidak ada) tentang bagi-bagi kekuasaan," kata Maruarar di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2014).

Ia mengatakan, sejak awal PDI-P menekankan bahwa koalisi yang dibangun ketiga partai tersebut tanpa memperhitungkan embel-embel bagi-bagi kekuasaan. "Enggak benar itu, soalnya kita sudah punya pengalaman kabinet yang seperti itu tidak akan efektif," ujarnya.

Dalam susunan kabinet yang beredar di media sosial itu, nama Maruarar tercantum sebagai calon menteri pemuda dan olahraga. Ada pula nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang dicalonkan sebagai menteri kesehatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga disebut sebagai menteri perhubungan.

Berikut susunan Kabinet Trisakti yang beredar di media sosial tersebut.

1. Menko Perekonomian: Chairul Tanjung
2. Menteri Keuangan: Sri Adiningsih
3. Menteri BUMN: Lin Che Wei
4. Kepala Bappenas: Anggito Abimanyu
5. Menteri Dalam Negeri: Ryamizard Ryacudu
6. Menko Politik dan Keamanan: Hendropriyono
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan: Andi Wijayanto
8. Menteri Hukum dan HAM: Todung Mulya Lubis
9. Jaksa Agung: Abraham Samad
10. Menko Kesejahteraan Rakyat: Puan Maharani
11. Menteri Sosial: Salahuddin Wahid
12. Menteri Pemuda dan Olahraga: Maruarar Sirait
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Andi Gani Nuwawea
14. Menteri Komunikasi dan Informatika: Surya Paloh
15. Kepala BIN: TB Hasanuddin
16. Menteri Sekretaris Negara: Tjahjo Kumolo
17. Sekretaris Kabinet: Khofifah Indah P
18. Menteri ESDM: Kurtubi
19. Menteri Perindustrian: Rahmat Gobel
20. Menteri Perdagangan: Rusdi Kirana
21. Menteri Pendidikan: Anies Baswedan
22. Menteri Agama: Muhaimin Iskandar
23. Menteri Pertanian: M Prakosa
24. Menteri Pariwisata: AA Puspayoga
25. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Yahya
26. Menteri Riset dan Teknologi: Fery Mursidan Baldan
27. Menteri Peranan Wanita: Rieke Dyah Pitaloka
28. Menteri Kesehatan: Risma
29. Menteri Perhubungan: Basuki Tjahaja Purnama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com