Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Kampanye Hitam Ditindak

Kompas.com - 08/05/2014, 18:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Eva Kusuma Sundari, meminta Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, hingga Kepolisian bertindak menyikapi kampanye hitam yang terus-menerus menyerang partainya. Dia menilai kampanye hitam yang ada saat ini sudah keterlaluan.

"Para pelaksana pemilu, KPU, Bawaslu, dan polisi kami minta sensitif dengan isu kampanye hitam ini karena ini akan merusak sistem dan kualitas demokrasi di pilpres kita,” kata Eva di Media Centre JKW4P, Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Anggota DPR RI itu mengatakan, partainya juga sempat emosi melihat kampanye hitam yang dilakukan dengan membabi buta. Namun, menurutnya, PDI-P enggan menanggapi kampanye hitam itu dengan serangan-serangan balasan. Oleh karena itu, semuanya dia serahkan kepada pihak yang berwenang.

"Tren kampanye hitam makin tidak masuk akal. Berikutnya juga SARA, ini keturunan Tiongkok, Yahudi, dan Syiah, makin keterlaluan. Kita tidak mau ikut-ikutan gila seperti itu," ujarnya.

Dengan turun tangannya KPU, Bawaslu dan polisi, Eva berharap kampanye hitam bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan begitu, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang akan berjalan dengan aman dan damai.

"Kualitas demokrasi pilpres sudah terancam. Ini sudah irasional, pembodohan, mobilisasi kebencian dengan isu SARA dan isu tidak berbobot lainnya," kata Eva.

Sebelumnya, beredar gambar ucapan duka cita untuk bakal calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo. Gambar yang mencantumkan nama Ir Herbertus Joko Widodo dibuat serupa iklan pengumuman kematian yang sering dimuat di surat kabar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com