"Kalau Prabowo Mau Klarifikasi, Jangan di Media Massa"

"Kalau Prabowo mau klarifikasi jangan di media massa. Juga Wiranto. Kalau memang berani klarifikasi silakan di pengadilan HAM ad hoc untuk penghilangan orang secara paksa," ujar Sumarsih, orangtua Wawan, korban peristiwa Semanggi I pada 1998 di kantor Kontras, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Pada periode gonjang-ganjing menuju reformasi tersebut, Prabowo adalah komandan Tim Mawar, pasukan yang diduga melakukan serangkaian penculikan aktivis dan mahasiswa itu. Sementara itu, bakal calon presiden dari Partai Hanura, Wiranto, saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI.

Sumarsih meminta kebesaran hati Prabowo dan Wiranto untuk mengungkap secara jelas mengenai misteri hilangnya belasan aktivis tersebut agar secepatnya ada tindakan hukum. Menurut dia, jangan dulu berpikir menjadi capres jika masih tersandung beban masa lalu.
"Kalau memang cinta bangsa ini jangan lomba-lomba jadi capres. Silakan dengan besar hati mendorong terbentuknya peradilan HAM," kata Sumarsih.

Salah satu korban penculikan yang dilepas, Mugiyanto, menilai, Prabowo tidak pantas menjadi presiden karena masih memiliki masalah moral. "Kalau Prabowo jadi presiden, ke depan kita boleh saja hilangkan orang yang berseberangan dengan kita," ujarnya.

Beberapa ormas yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Menolak Lupa menilai, pernyataan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jendral (purn) Kivlan Zen merupakan petunjuk yang bisa memberikan titik terang atas kasus hilangnya 13 orang pada 1998. Dalam sebuah acara televisi, Senin (28/4/2014), Kivlan mengaku tahu keberadaan dan nasib 13 orang tersebut.

Dalam siaran televisi tersebut, Kivlan berkata, "Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana. Ditembak, dibuang..." Koalisi Gerakan Melawan Lupa mengganggap kalimat tersebut mempertegas bahwa peristiwa tersebut nyata adanya dan harus segera diproses hukum.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan siap mengklarifikasi sejumlah hal yang melekat kepadanya terkait peristiwa 1998. ”Saya juga keluar dari tentara dengan segala predikat dan cerita. Kalau dibutuhkan, saya siap memberikan klarifikasi,” kata dia di sela ramah-tamah dengan pengurus DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri seperti dilansir Kompas edisi 25 April 2014.