Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kiai Munif Usul Jokowi Bentuk Fraksi TNI-Polri di MPR

Kompas.com - 04/05/2014, 20:19 WIB
Dian Maharani

Penulis

DEMAK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Tengah KH Munif Muhammad Zuhri mengusulkan dibentuknya kembali Fraksi TNI-Polri di Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).

Usulan itu disampaikan Munif kepada calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi saat bertemu di Pondok Pesantren Giri Kusumo, Mranggen, Demak, Minggu (4/5/2014).

"Beliau (Munif) mengusulkan ada semacam putusan golongan fraksi TNI dan Polri nanti di MPR. Ada format MPR seperti masa lalu," ujar Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

Marwan menjelaskan, usulan itu tentunya tidak menjadikan TNI-Polri kembali seperti masa orde baru. Pada masa itu, TNI dan Polri bergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Pada masa kepemimpinan Soeharto itu militer terlibat dalam dunia politik. Kemudian pada era reformasi terjadi penghapusan dwifungsi ABRI dan dari dunia politik. "Tetapi didesain jauh lebih demokratis tentunya. Tidak seperti masa lalu, karena betapa pun TNI dan Polri adalah sebagai tiang negara, seperti bapak dan ibu kata beliau. TNI bapaknya, Polri ibunya," terang Marwan.

Pada kesempatan itu, Marwan juga meminta Jokowi memperhatikan kesejahteraan TNI-Polri jika nanti terpilih menjadi presiden.

Adapun kunjungan Jokowi ke pondok pesantren tersebut merupakan bagian dari safari politik ke sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang telah berlangsung sejak Sabtu (3/5/2014).

Hari ini Jokowi juga mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar di Sarang, Rembang, Jawa Tengah dan Pondok Pesantren Alfadllu di Kendal, Jawa Tengah. Sebelumnya Jokowi telah bertemu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii maarif, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Dewan Syuro PKB, KH Abdul Aziz Manshur, dan tokoh NU Salahuddin Wahid atau Gus Sholah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com