Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Koalisi Ramping yang Dimaksud PDI-P dan Jokowi...

Kompas.com - 01/05/2014, 07:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan tak akan membangun koalisi gemuk dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Sikap itu diambil agar saat menang nanti tak ada hal-hal yang menyandera roda pemerintahan.

Koalisi ramping atau yang oleh PDI-P disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.

Namun, ramping di sini bukan berarti koalisi akan diisi oleh sedikit partai. "Koalisi ramping yang dimaksudkan adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Ramping dari penyakit kekuasaan, bahkan zero dari hasrat koruptif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, Kamis (1/5/2014), di Jakarta.

Hasto mengatakan, PDI-P membuka pintu lebar untuk semua partai politik yang bersedia berjuang sesuai dengan garis perjuangan partainya. Pernyataan ini sekaligus membantah jika PDI-P tak akan membangun koalisi dengan banyak partai.

Dalam koalisi tersebut, kata Hasto, pembagian kekuasaan juga menjadi sebuah keniscayaan. Dengan catatan, ujar dia, pembagiannya dilakukan sesuai kapasitas dan bukan sekadar memberi jatah pada partai tertentu yang telah bersedia bergabung dan memberikan dukungan sebagai upaya pemenangan.

"Pembagian kekuasaan sudah menjadi perintah konstitusi agar tercipta check and balances. Namun, skala prioritasnya adalah berbagi tugas dengan mereka yang punya integritas, punya kompetensi, dan punya semangat juang untuk Indonesia," papar Hasto.

Dengan begitu, Hasto berharap kerja sama politik antarpartai akan terjalin dengan sangat sederhana. Landasan dan tujuannya adalah sepenuhnya untuk mewujudkan pemerintahan yang pro-rakyat melalui bakal calon presiden yang diusung oleh PDI-P, Joko Widodo.

"Koalisi yang tidak tersandera kepentingan kekuasaan menjadikan Jokowi bebas dan merdeka untuk membangun kekuatan nasional yang berdedikasi pada kesejahteraan rakyat," imbuh Hasto.

Seperti diketahui, koalisi ramping yang diidamkan PDI-P ini sempat menuai kritik. Koalisi itu sempat diartikan sebagai koalisi golongan tertentu yang tak melibatkan sebanyak-banyaknya partai dalam mengelola kemajemukan Indonesia.

Berkebalikan dengan PDI-P, Partai Gerindra terang-terangan tengah berupaya membangun koalisi gemuk yang melibatkan sebanyak-banyaknya partai. Tujuan dari pilihan partai ini adalah pemahaman tentang perlunya keterlibatan semua golongan dalam pemerintahan sehingga tercipta soliditas antara kinerja pemerintah dan parlemen.

Baca juga: Soal Koalisi, Mengupas Penampakan Dominasi Jokowi dan Prabowo...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com