Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg Petahana Dianggap Tidak Mengakar dengan Masyarakat

Kompas.com - 25/04/2014, 15:58 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -  Pengamat politik Pol-Tracking Hanta Yudha berpendapat bahwa gagalnya sejumlah calon anggota legislatif petahana (incumbent) lolos ke Senayan disebabkan oleh faktor bahwa caleg tersebut tidak lagi dekat dengan masyarakat secara umum. Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat itu seharusnya dijaga oleh anggota DPR yang menjadi caleg meskipun disibukkan dengan aktivitas di lembaga legislatif tersebut.

"Masyarakat kan menilai, caleg ini cuma datang memperlihatkan muka hanya saat pemilu saja. Makanya, para incumbent ini kalah oleh nama-nama baru," kata Hanta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/4/2014).

Selain itu, Hanta melihat gagalnya caleg petahana juga disebabkan oleh perilaku pemilih yang ingin memberi hukuman atas kinerja para caleg selama lima tahun terakhir. Maraknya pemberitaan di media massa tentang kinerja buruk wakil rakyat ditengarai membuat masyarakat dapat memilah mana saja caleg yang tidak bisa menjalankan amanah rakyat.

Hanta mengatakan, perubahan sistem pemilu menjadi biang kegagalan caleg incumbent. Bila dulu beberapa caleg diuntungkan dengan sistem proporsional partai, maka sistem sistem suara terbanyak seperti sekarang akan menciptakan hasil berbeda.

Saat ini sejumlah nama caleg populer hampir bisa dipastikan gagal kembali menduduki kursi di Senayan. Anggota wakil rakyat yang kemungkinan gagal jadi caleg itu antara lain Ketua DPR Marzuki Alie (Demokrat), Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Golkar), Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (Demokrat), Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsudin (Demokrat),  Ramadhan Pohan (Demokrat), Suhardi (Gerindra), Malem Sambat Kaban (PBB), Taufik Kurniawan (PAN), dan Lukman Hakim Saifuddin (PPP). Selain tercatat sebagai caleg incumbent, nama-nama di atas juga diketahui sebagai pejabat tinggi di partai masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com