Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Mau Menteri-menteri Jokowi Jadi ATM Partai

Kompas.com - 20/04/2014, 22:11 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak mau menempatkan banyak menteri dari partai politik dalam kabinet jika nantinya Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Ketua DPP PDI-P Sidarto Danusubroto menuturkan pengalaman sebelumnya, menteri dari partai politik justru dijadikan sebagai "ATM" oleh partai.

"Kami baca pengalaman yang lalu, lepas dari mereka banyak orang profesional di partai, ternyata jadi mesin ATM parpol. Kadang-kadang dia terlibat, memfasilitasi. Ini pengalaman buruk kita," ujar Sidarto di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Sidarto mengungkapkan, Joko Widodo atau Jokowi akan berusaha membentuk kabinet yang diisi oleh orang-orang dari kalangan profesional. PDI-P, lanjutnya, tak akan khawatir meski nanti hanya akan disokong oleh sedikit partai. Yang terpenting, ujar Sidarto, Jokowi mendapat kepercayaan penuh dari rakyat.

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini mencontohkan cara yang digunakan Jokowi-Ahok di pemerintahan provinsi DKI Jakarta dalam kasus ditolaknya pengajuan APBD 2013 lalu. Meski Jokowi-Ahok didukung oleh partai minoritas di DPRD DKI Jakarta, sebut Sidarto, nyatanya partai mayoritas akhirnya takluk setelah ada dorongan kuat dari warga Ibu Kota.

"Biar saja Jokowi didukung minoritas, tetapi dia di-backup masyarakat. Ini yang akan dibangun Jokowi untuk level nasional," imbuhnya.

Ketika ditanyakan apakah bakal calon wakil presiden bagi Jokowi berasal dari orang non-partai, Sidarto langsung menghindar. "Nanti akan dideklarasikan dengan banyak pertimbangan," kata Sidarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com