Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Akui Koalisi dengan Gerindra Tak Sesuai Mukernas

Kompas.com - 18/04/2014, 18:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengakui, keputusan partainya untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra bertentangan dengan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.

Dalam Mukernas yang berlangsung di Bandung (9/2/2014) lalu, diputuskan bahwa PPP akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari hasil Mukernas tersebut, tidak ada nama Prabowo. Namun dia menegaskan, keputusan Mukernas itu memang tidak bisa dijadikan patokan untuk menjalin koalisi dengan partai politik tertentu. Pasalnya, dia menilai keputusan tersebut hanya bersifat temporal.

"Hasil mukernas bisa berubah karena kondisi politik (saat itu) sudah jauh berbeda dengan kondisi politik saat ini. Aktualitasnya sudah tidak relevan dengan saat ini," kata Suryadharma saat konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4/2014) sore.

Suryadharma juga meyakini, keputusan berkoalisi dengan Gerindra ini tidak akan ditentang lagi oleh para petinggi partai. Sebelumnya, langkah Suryadharma yang mendukung Prabowo sebagai capres dari Partai Gerindra, sempat ditentang oleh beberapa petinggi di DPP PPP. Akibatnya, sempat muncul wacana untuk "menggoyang" Suryadharma dari kursi Ketua Umum.

"Saya punya keyakinan bisa masalah itu bisa diselesaikan karena tokoh sentral di PPP Ketua Majelis Syariah DPP Maimun Zuber telah memberi dukungan penuh atas apa yang kita laksanakan hari ini," ujarnya.

Menurutnya, Maimun sangat dituakan di partai berlambang kabah itu. Oleh karenanya, dia yakin semua keputusan yang diambil oleh Maimun tidak akan ditentang oleh petinggi dan fungsionaris partai.

"Kyai Haji Maimun Zuber sudah beri dukungan sepenuhnya ke Prabowo untuk jadi capres 2014-2019. Insyaallah tidak ada satupun pengurus ppp yang membangkang dengan keputusan tersebut," pungkas Suryadharma.

Sebelumnya, PPP dan Gerindra telah resmi berkoalisi. Di kantor DPP PPP Jumat sore, kedua belah pihak bertemu untuk membahas mengenai kerjasama mereka. Usai pertemuan, Suryadharma menyatakan siap mendukung Prabowo untuk maju pada pilpres 9 April mendatang.

Prabowo sendiri menyatakan menerima dukungan yang diberikan PPP tersebut. Dia mengaku terharu PPP mau berkoalisi dan mendukung pencalonannya sebagai presiden tanpa meminta syarat apapun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com