Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Soal Koalisi, Hanya SBY yang Tahu

Kompas.com - 16/04/2014, 14:15 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan bahwa semua kader Demokrat menyerahkan keputusan tentang koalisi partai kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hanya SBY yang tahu. Kita sabar menunggu. Apabila sudah diputus koalisi, kami siap sukseskan amanat SBY," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (14/4/2014).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, berdasarkan hitung cepat pemilu legislatif, Demokrat menjadi partai politik dengan suara partai terbanyak di antara partai-partai papan tengah. Dengan kata lain, ia menyatakan posisi partainya tidak terlalu buruk.

Ruhut enggan berkomentar mengenai kemungkinan koalisi dengan tiga partai yang memperoleh suara paling banyak berdasarkan quick count, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia mengatakan tidak ingin mendahului SBY. "Semua masih bisa terjadi. Saya sebagai jubir, tunggu fatwa SBY," kata mantan pengacara itu.

Sebelum pemilu berlangsung, Demokrat menggelar konvensi calon presiden dengan melibatkan 11 peserta dengan target perolehan suara sebesar 15 persen. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, partai nomor urut 7 itu memperoleh suara sebesar 9,43 persen dan berada di uruta keempat. Demokrat kalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh 19,24 persen suara, Partai Golkar (15,01 persen), dan Partai Gerindra (11,77 persen).

Meski hasil tersebut bukan hasil resmi, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, Demokrat bersikap realistis dengan hanya mengajukan calon wakil presiden. Namun, peserta konvensi, , seperti Anies Baswedan, Irman Gusman, dan Endriartono Sutarto, tetap mendorong agar Demokrat tetap menuntaskan pelaksanaan konvensi.

Pada Selasa (15/4/2014) malam, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan pejabat teras Demokrat dan komite konvensi. Hasil pertemuan itu menyepakati bahwa konvensi akan tetap dilanjutkan dengan meneruskan agenda debat kandidat pada 26 April dan survei terakhir untuk menentukan pemenang konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com