Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB dan PDI-P Godok Peluang Jokowi-Cak Imin

Kompas.com - 12/04/2014, 14:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyodorkan sejumlah nama calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo. Salah satu duet pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi diskusi antara PKB dan PDI-P adalah duet Jokowi-Muhaimin Iskandar.

"Teman-teman koalisi sudah kami tawarkan beberapa nama. Tapi mereka minta satu nama baru, yaitu Cak Imin, Ketua Umum untuk diajukan sebagai calon wakil presiden. Terhadap permintaan itu, kami sedang lakukan exercise," ujar Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Sabtu (12/4/2014).

Saat ditanyakan apakah calon mitra koalisi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Helmy membenarkannya. Menurut Helmy, sebelumnya tiga bakal capres PKB yang sudah ada sempat ditawarkan ke partai berlambang banteng itu.

Seperti diketahui, tiga bakal capres itu yakni Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Jusuf Kalla. Akan tetapi, PDI-P meminta agar nama Cak Imin ikut dimasukkan dalam bursa. Di internal PKB pun, diakui Helmy, juga muncul dorongan yang sama.

"Saya maunya itu Jokowi-Cak Imin, tapi semua kembali lagi terhadap pilihan PDI-P," ucapnya.

Menurut Helmy, duet Jokowi-Cak Imin ini bisa saja berpeluang unggul lantaran tingkat dukungan Jokowi sudah cukup tinggi. Akan tetapi, Helmy mengaku PDI-P bisa saja memilih calon wakil presiden dari partai lain atau dari kalangan profesional.

"Semuanya akan tergantung pada pemimpin koalisi," ujarnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, PKB berada di posisi kelima dengan perolehan suara 9,12 persen. Di peringkat teratas yakni PDI-P dengan 19,24 persen, Partai Golkar (15,01 persen), Partai Gerindra (11,77 persen), dan Partai Demokrat (9,43 persen).

PKB menjadi partai Islam dengan perolehan suara tertinggi dibandingkan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua DPP PKB Marwan Ja'far mengatakan, partainya akan menjadi penentu koalisi. Pasalnya, PKB membawa basis massa yang sudah pasti, yakni masyarakat Nahdliyin yang kini "pulang kampung".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com