Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Bulan Bintang Protes Pengumuman "Quick Count"

Kompas.com - 11/04/2014, 16:57 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang memprotes pengumuman hasil quick count (hitung cepat) pemilu legislatif oleh berbagai lembaga survei. PBB menilai hasil hitung cepat yang ditampilkan di media massa bisa memengaruhi psikologi masyarakat yang belum memilih.

"Hasil quick count telah mengganggu cara berpikir masyarakat-masyarakat yang akan memilih ulang," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2014).

Kaban mengatakan, ada 20 provinsi yang sudah diakui bersama-sama terjadi kesalahan pengiriman surat suara. Konsekuensinya, kata dia, harus dilakukan pemilu ulang pada daerah-daerah yang kertas suaranya tertukar. Menurut Kaban, hal itu pasti menimbulkan suasana tidak fair, jujur, dan adil.

Kaban menegaskan, yang menjadi alasan utama PBB memprotes hitung cepat adalah karena di daerah-daerah, hasil hitung cepat dijadikan justifikasi dalam menentukan hasil pemilu. Menurutnya, hal itu berpotensi mengganggu jalannya penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Partai Bulan Bintang memiliki tim penghitungan suara sendiri. Kaban mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 3,4 juta suara yang masuk dari 31 daerah pemilihan dari total 77 dapil PBB. Masih ada sisa suara dari 46 dapil lagi yang belum masuk.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBB Sahar Hassan meminta agar KPU tidak tersandera oleh hasil hitung cepat yang diumumkan lembaga survei. Jika nantinya hasil hitung cepat KPU menyerupai hasil hitung cepat lembaga survei, maka PBB menolak hasil pemilu legislatif DPR RI. Sahar meminta lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat agar membuat laporan tertulis tentang metodologi dan data-data yang digunakan dalam melakukan hitung cepat. Dia meminta transparansi data secara jelas agar hasil hitung cepat tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PBB juga meminta pemberitaan hitung cepat segera dihentikan karena masih ada sejumlah daerah pemilihan yang belum melaksanakan pemilu. Menurutnya, itu bisa memengaruhi psikologi pemilih yang akan melakukan pemilihan. "Hasil survei quick count di blackout saja dari pemberitaan mulai hari ini," ujar Sahar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com