Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Tak Permasalahkan Jusuf Kalla Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 18/03/2014, 22:18 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak mempermasalahkan bila mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla digaet menjadi calon wakil presiden bersama calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. "Tidak masalah, silakan," ujar Aburizal seusai mengikuti kampanye terbuka di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (18/3/2014).

Menurut Aburizal, Jusuf Kalla tidak harus keluar sebagai kader Golkar jika digaet partai lain, termasuk oleh Jokowi untuk jadi cawapres. "Bagi Golkar tidak apa-apa, tidak (harus keluar). Tidak ada peraturannya begitu," kata capres dari Partai Golkar tersebut.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa kader Golkar harus mundur dari jabatan strukturalnya jika hendak mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden RI di luar partai berlambang beringin tersebut.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan bahwa Jusuf Kalla atau JK dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD merupakan sosok yang ideal untuk menjadi pendamping Jokowi. Menurut Arie, JK merupakan tokoh yang dapat diterima semua partai politik dan dapat menciptakan kombinasi calon pemimpin tua dan muda saat dipasangkan dengan Jokowi. Selain itu, kata Arie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga relatif dapat diterima semua partai politik dan memiliki citra bersih dari praktik korupsi.

Saat ini JK tercatat sebagai juru kampanye nasional Golkar. Sebelumnya, Wakil Presiden RI periode 2004-2009 tersebut menyatakan bersedia menjadi bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com