Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Belum Ada yang Minta Saya Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 15/03/2014, 06:12 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan belum ada komunikasi untuk memasangkan dirinya menjadi calon wakil presiden mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Sebelumnya, Jumat (14/3/2014) siang, Jokowi mengatakan sudah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden dari partai itu dan dia menyatakan siap.

“Tidak ada, saya belum pernah komunikasi. (Dengan Megawati juga) belum,” kata Kalla saat berbincang dengan sejumlah wartawan di kediamannya, di Jakarta, Jumat malam. Dia pun menolak berkomentar ketika ditanya apa tanggapannya bila benar-benar diminta menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi.

Menurut Kalla, pemilu butuh proses. Partai politik yang hendak mengusung pasangan calon presiden tetap harus melihat hasil pemilu legislatif. "Saya tak mau komentar," tepis dia.

Meski demikian, sebelumnya Kalla mengatakan siap bila ada yang memintanya menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi. Selama untuk kebaikan bangsa, Kalla mengatakan tak akan menolak permintaan itu.

"Saya tidak pernah menolak. Kalau untuk bangsa, kita harus siap. Itu kan untuk berbuat yang terbaik dengan bangsa ini," kata Kalla, di Jakarta, Senin (10/3/2014) malam. Namun, dia mengaku tidak mau terlalu banyak berspekulasi dulu.

Selain itu, sejumlah hasil survei juga menyatakan Jokowi dan Kalla sebagai pasangan yang tepat untuk Pemilu Presiden 2014. Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) beberapa waktu lalu, misalnya, menyebut Jokowi dan Kalla adalah pasangan yang paling ideal.

"Pasangan itu memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan pasangan lain,” kata peneliti PDB Didik J Rachbini saat acara "Catatan Politik 2014, Survei Popularitas dan Elektabilitas Capres" di Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Berdasarkan survei PDB, tingkat elektabilitas pasangan Jokowi dan Kalla mencapai 17,4 persen. Kendati demikian, Didik mengungkapkan, jika masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan untuk pasangan capres dan cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com