Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sebut Penanggulangan Bencana Asap di Riau Tak Efektif

Kompas.com - 14/03/2014, 16:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik cara penanggulangan bencana asap di Riau, yang disebutnya tidak efektif. Presiden juga mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah Riau untuk mengatasi kebakaran hutan yang selalu terjadi di wilatah itu.

"Ini terjadi lagi, Riau lagi, dan saya tahu bahwa ini disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Sebagian dari saudara-saudara kita di Riau kembali melakukan pembakaran di atas ladang-ladang yang ada," ujar Presiden dalam teleconference dari Polda Jawa Tengah kepada peserta rapat teleconference di Mabes Polri dan Polda Riau, Jumat (14/3/2014) siang.

Presiden mengatakan, penyebab utama bencana asap di Riau bukanlah cuaca ekstrem, melainkan pembakaran. Presiden menyebutkan, hal itu seharusnya bisa dicegah. "Negara ini ada pejabat presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan camat. Mestinya bisa dilakukan pencegahan supaya tidak terulang," kata Presiden.

Presiden mengetahui bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja terus menerus untuk menanggulangi kebakaran hutan tersebut. Demikian pula dengan Pemda Riau, TNI, dan Polri yang bekerja tak kalah kerasnya. Namun, karena skala kebesaran itu besar, Presiden menyatakan bahwa upaya pemadaman, termasuk dengan water bombing, belum berhasil.

Tahun lalu, lanjutnya, adalah pelajaran terbaik dalam upaya mengatasi krisis asap. Presiden menuturkan, ketika itu hampir satu brigade TNI atau 3.000-5.000 personel dengan segala peralatan yang ada bisa menyelesaikan krisis asap dalam waktu 12 hari. "Jadi sebenarnya bukan hal baru bagi Riau dan Pemda Riau, bagi masyarakat Riau atau kita secara nasional. Tapi saya melihat, terus terang kita tidak efektif benar dalam menangani ini semua, sehingga akhirnya membesar dan dalam skala yang kita hadapai saat ini," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com