Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Kasus Korupsi, Polri Belajar dari KPK

Kompas.com - 13/03/2014, 20:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius dan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2014). Dalam pertemuan tersebut, Suhardi mengatakan, Bareskrim ingin meningkatkan kemampuan penyidiknya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Ia berharap proses penanganan di Polri berjalan lebih cepat seperti yang dilakukan oleh KPK.

Menurut Suhardi, selama ini KPK cepat menyelesaikan penanganan kasus korupsi karena menerapkan sistem penanganan satu atap (one roof). Sistem ini, kata dia, mempercepat koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum.

Suhardi mengungkapkan, proses yang berjalan di Polri lebih lama karena penyidik dan jaksa penuntut umum tidak berada dalam satu atap. Hal ini menyebabkan berkas perkara harus berulang kali dikembalikan. Selain itu, dalam menangani kasus korupsi, Polri harus menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui total kerugian negara.

“Kalau kita di luar sekarang kan masing-masing. Nah sekarang akan dibuat seperti itu (satu atap) juga. Sehingga dibangun komunikasi dan sinergi yang pas dalam rangka pemberantasan korupsi,” kata Suhardi.

Selain dengan Polri, Suhardi mengatakan, KPK rencananya juga akan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan BPKP. Untuk tahun ini, rencananya enam provinsi mendapatkan pelatihan oleh KPK.

“Audit BPKP atau BPK itu paling lama sebenarnya dalam pembuktian. Karena itu menjadi tumpuan kita. Jadi itu yang paling penting. Bagaimana bisa mengejar. Makanya nanti pelatihan juga pada auditor BPKP,” katanya.

Sementara itu, Johan Budi menjelaskan, sistem satu atap memang merupakan upaya mempercepat proses penyidikan. Lambannya proses penyidikan di Polri, kata dia, karena sering terjadi perbedaan persepsi antara jaksa dengan penyidik. Persamaan persepsi itu lah yang nantinya akan dibahas pada saat pelatihan tersebut.

“Kesamaan persepsi, makanya nanti pas pelatihan kita undang pakar. Nanti disaksikan juga oleh Kapolri, Kabareskrim, Jaksa Agung dan oleh KPK. Nanti akan dibahas mana yang kurang dan mana yang jadi titik perbedaan,” kata Johan.

Johan menambahkan, KPK menargetkan akan menyelesaikan proses pelatihan untuk seluruh provinsi di Indonesia pada tiga hingga empat tahun mendatang. Ia berharap, dengan pelatihan tersebut penanganan kasus korupsi yang ditangani Polri dapat berjalan lebih baik dan cepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com