Bila Berkuasa, PDI-P Rancang Langkah Hentikan Utang Luar Negeri

"Utang (luar negeri) itu harus dihentikan. Utang harus dikelola pelan-pelan. Jadi kita bisa punya saving (tabungan) yang cukup," ujar anggota Tim Ekonomoi PDI-P Arif Budimanta dalam paparan dan deklarasi Platform Ekonomi PDI-P di Kantor DPP PDI-P Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2014).

Arif mengatakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak mau APBN terus mengalami defisit yang kemudian ditambal dengan utang luar negeri. Menurut anggota Komisi XI DPR itu, APBN yang surplus akan lebih menjamin keuangan negara menyejahterakan rakyat. "Itu cermin kedaulatan negara," kata dia.

Arif mengatakan, kalaupun APBN masih defisit maka utang luar negeri bukanlah pilihan utama untuk menambal kekurangan pendanaan negara tersebut. Utang luar negeri, ujar dia, membuat negara kesulitan membuat kebijakan yang netral bila terkait negara atau lembaga kreditor. 

"Kalau memang harus berutang, utang harus dipakai untuk kerja produktif yang outcome-nya lebih besar," kata Arif. Hingga akhir 2013, utang Indonesia tercatat mencapai Rp 2.371,39 triliun.

Dengan rujukan angka tersebut, setiap bayi lahir di Indonesia sudah langsung menanggung utang negara senilai Rp 8,6 juta. "Jangan meninggalkan beban bagi generasi mendatang untuk membayar utang itu," tegas Arif.