Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dino Patti Djalal: Meritokrasi Akan Jadi Ujian Indonesia pada 2014

Kompas.com - 06/03/2014, 09:54 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

MAKASSAR, KOMPAS.com — Tahun ini, 2014, disebut akan menjadi ujian bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang berbasis meritokrasi di Indonesia. Penerapan meritokrasi seharusnya merupakan tahap lanjutan dari demokrasi.

"Ujian untuk menuju meritokrasi adalah 2014 ini, terutama untuk partai-partai politik dan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya," kata peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Dino Patti Djalal, di Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (6/3/2014).

Ujian tersebut, ujar Dino, akan dihadapi terutama oleh mereka yang akan ada di pemerintahan baru hasil Pemilu 2014. "(Namun), apabila rakyat memang masih melihat dinasti ketimbang meritokrasi itu sah-sah saja," ujarnya.

Dino meyakini meritokrasi adalah tahapan selanjutnya yang harus dituju setelah keberhasilan menerapkan sistem demokrasi. "Tingkatan selanjutnya dari demokrasi adalah meritokrasi," kata mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk urusan luar negeri tersebut.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini pun bercerita soal meritokrasi yang dia jalankan selama menjalankan tugasnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, Amerika Serikat. Dia mengklaim, selama masa 3,5 tahun menjabat sebagai duta besar di sana, KBRI Washington menjadi lembaga dengan penyerapan anggaran mencapai 98,5 persen.

"Itu silakan dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, dan tidak ada yang lebih tinggi angka penyerapan anggarannya," ujar Dino. Dia mengatakan meritokrasi merupakan kunci utama pencapaian tersebut, sekaligus menjadikannya salah satu institusi terbaik dalam pengelolaan anggaran di tataran internasional.

Dino merupakan satu dari 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Selain Dino peserta lainnya adalah Dahlan Iskan, Hayono Isman, Endriartono Sutarto, Sinyo Harry Sarundajang, Anies Baswedan, Gita Wirjawan, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, dan Marzukie Alie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com